Oleh: Agus Wibowo
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa sekolah atau keluarga yang merasa tidak membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dipaksa menerima bantuan memunculkan diskusi yang menarik di ruang publik. Sebagian menilai pernyataan itu sederhana dan logis, karena memang tidak semua anak Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Ada anak-anak dari keluarga mampu yang sejak kecil telah mendapatkan akses makanan sehat, gizi seimbang, dan lingkungan tumbuh yang sangat baik.
Dalam konteks itu, jika mereka tidak merasa membutuhkan MBG, tentu bukan persoalan besar. Namun di balik pernyataan tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab bersama: sebenarnya MBG ini dirancang untuk siapa, dan apa tujuan besarnya bagi masa depan Indonesia?
Kesalahan paling umum dalam memahami MBG adalah melihatnya sekadar sebagai program “bagi-bagi makan gratis”. Padahal, program ini sesungguhnya jauh melampaui urusan satu piring makanan di jam sekolah. Negara tidak sedang membagikan nasi, melainkan sedang berinvestasi pada masa depan sumber daya manusianya.
Dalam teori pembangunan modern, kualitas manusia adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Jalan raya, gedung tinggi, dan infrastruktur fisik memang penting, tetapi semuanya akan kehilangan makna jika tidak ditopang oleh generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itulah, memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup bukan sekadar urusan sosial, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.
Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik terkait kualitas gizi anak, mulai dari stunting, anemia, hingga ketimpangan akses pangan sehat antara kelompok kaya dan miskin. Di balik angka-angka statistik itu ada realitas yang sering luput dari perhatian: banyak anak Indonesia yang berangkat sekolah tanpa sarapan, belajar dalam kondisi tubuh lemah, dan kesulitan berkonsentrasi karena kebutuhan dasar biologisnya belum terpenuhi. Mereka bukan tidak cerdas, melainkan kalah start sejak awal.
Dalam situasi seperti itu, sulit berharap semua anak mampu bersaing secara adil. Di sinilah MBG hadir, bukan untuk menyeragamkan kondisi semua anak, tetapi untuk memperbaiki garis awal agar semua punya peluang tumbuh yang lebih setara.
Di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa tidak semua anak membutuhkan intervensi yang sama. Ada anak-anak yang setiap pagi sudah mendapat sarapan lengkap di rumah, dibekali makanan sehat, bahkan memiliki akses nutrisi yang lebih dari cukup.
Maka ketika Presiden mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga kaya tidak perlu dipaksa menerima MBG, pernyataan itu sebenarnya menunjukkan satu prinsip penting dalam kebijakan publik: negara harus tahu siapa yang perlu diprioritaskan. Keadilan tidak selalu berarti semua orang menerima hal yang sama. Dalam banyak kasus, keadilan justru berarti memberikan lebih banyak kepada mereka yang paling membutuhkan. Itulah esensi keberpihakan negara.
Namun demikian, ada satu hal yang harus dijaga agar MBG tidak kehilangan ruhnya, yakni jangan sampai program ini berubah menjadi stigma sosial. Jika narasi yang dibangun adalah bahwa MBG hanya untuk anak miskin, maka secara tidak sadar kita sedang menciptakan label yang berbahaya. Anak-anak penerima manfaat bisa merasa sedang “dikasihani”, bukan dipenuhi haknya.
Sekolah pun bisa terbagi secara simbolik antara mereka yang menerima dan mereka yang tidak. Karena itu, cara komunikasi program ini sangat penting. MBG harus dipahami sebagai hak gizi warga negara, bukan sedekah negara. Negara tidak sedang memberi belas kasihan, melainkan memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh yang layak.
Perdebatan mengenai anak kaya dan anak miskin sebenarnya juga membuka mata kita pada satu ketimpangan yang selama ini sering tidak terlihat: ketimpangan di meja makan. Ada anak yang setiap hari makan lauk lengkap, buah, susu, dan protein berkualitas. Di sisi lain, ada anak yang terbiasa makan seadanya, bahkan terkadang hanya nasi dengan garam atau mie instan. Ketimpangan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat panjang. Gizi yang buruk bukan hanya memengaruhi tinggi badan atau berat badan, tetapi juga memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh, produktivitas, hingga kepercayaan diri seseorang di masa depan. Dengan kata lain, ketimpangan gizi adalah bentuk ketimpangan sosial yang paling awal, dan MBG adalah upaya negara untuk memotong rantai itu sejak dini.
Yang juga sering terlupakan adalah bahwa MBG bukan hanya program sosial, melainkan juga program ekonomi. Ketika dapur-dapur MBG beroperasi setiap hari, mereka membutuhkan pasokan beras, sayur, telur, buah, susu, dan bahan pangan lain dalam jumlah besar. Jika skema ini dikelola dengan benar, kebutuhan tersebut dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Petani desa bisa menjadi pemasok sayuran, peternak lokal dapat menyuplai telur dan daging, UMKM makanan bisa terlibat dalam rantai distribusi, dan koperasi desa dapat tumbuh sebagai pengelola pasokan.
Artinya, satu program dapat menghasilkan efek ganda: anak-anak menjadi sehat, sementara ekonomi desa ikut bergerak. Inilah yang membuat MBG punya nilai strategis jauh lebih besar daripada sekadar program makan siang.
Meski begitu, program sebesar MBG tentu tidak bebas tantangan. Kualitas pelaksanaan akan menentukan apakah program ini dikenang sebagai keberhasilan besar atau justru menjadi sumber kritik. Distribusi harus merata, kualitas makanan harus dijaga, data penerima harus akurat, dan pengawasan harus ketat. Jangan sampai ada sekolah yang membutuhkan justru tertinggal, sementara daerah yang aksesnya mudah mendapat pelayanan lebih dulu. Jangan pula sampai kualitas makanan menurun sehingga tujuan utamanya justru hilang. Program yang baik bisa runtuh hanya karena tata kelola yang buruk.
Pada akhirnya, perdebatan tentang apakah anak orang kaya perlu menerima MBG atau tidak seharusnya tidak mengaburkan tujuan besar dari kebijakan ini. Tujuan MBG bukan membuat semua anak makan gratis, melainkan memastikan tidak ada anak Indonesia yang gagal tumbuh hanya karena keluarganya tidak mampu menyediakan makanan bergizi. Negara memang harus hadir lebih kuat kepada mereka yang paling rentan. Itulah makna keberpihakan.
Dalam konteks ini, anak dari keluarga mampu tidak sedang dirugikan, sementara anak dari keluarga miskin sedang diberi peluang untuk mengejar ketertinggalan.
Jika dijalankan dengan serius, transparan, dan konsisten, MBG dapat menjadi salah satu kebijakan paling penting dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia. Sebab membangun bangsa sesungguhnya tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar yang megah. Kadang ia dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: satu piring makanan bergizi di hadapan seorang anak. Dari sana tumbuh tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan harapan yang lebih besar. Dan dari sanalah masa depan bangsa dibangun.
