Jakarta – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dirancang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menggerakkan sektor usaha di tingkat akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan ekosistem yang dibangun melalui MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan pelaku usaha baru serta peningkatan kesejahteraan petani dan produsen pangan lokal.
Menurutnya, besarnya perputaran anggaran dalam program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok.
“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menjaga stabilitas harga sehingga petani memperoleh keuntungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Muhaimin di Jakarta, Kamis.
Ia menilai MBG memiliki potensi besar menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah apabila dikelola secara tepat dan melibatkan pelaku usaha lokal, koperasi, petani, peternak, hingga UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan.
Senada dengan itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyebut keberadaan MBG mulai memberikan dampak terhadap stabilitas harga komoditas pangan di sejumlah daerah.
Menurut Nanik, peningkatan permintaan dari program MBG telah membantu menyerap produksi telur dan berbagai komoditas hortikultura sehingga mampu menekan fluktuasi harga di tingkat petani.
“Bukan hanya telur, harga-harga sayuran juga mulai lebih stabil karena adanya penyerapan melalui Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Muhaimin menegaskan orientasi utama manajemen baru BGN harus diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi masyarakat bawah. Besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut harus mampu menciptakan nilai tambah bagi kelompok ekonomi lemah, bukan sekadar menjadi program distribusi bantuan.
“Konsentrasi utama BGN adalah membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Dana yang beredar melalui program ini sangat besar sehingga harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan mereka,” katanya.
Dalam proses penataan program, Muhaimin mengingatkan agar seluruh kebijakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Basis data tersebut dinilai penting untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Ia menegaskan daerah tertinggal, masyarakat miskin ekstrem, serta kelompok miskin harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG sehingga efektivitas program dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, perbaikan tata kelola MBG juga harus selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menekankan bahwa penerima manfaat diprioritaskan dari kelompok miskin sekaligus diarahkan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Muhaimin, pendekatan tersebut akan menjadikan MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu menciptakan lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia pun optimistis pembenahan manajemen di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang akan membawa arah baru dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
“Saya optimistis program unggulan Presiden ini akan berjalan lebih baik apabila dikelola dengan tata kelola yang benar, menggunakan akal sehat, serta didukung manajemen yang profesional. Dengan kepemimpinan yang baru, saya yakin MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Muhaimin.
