YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu, penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah memunculkan kekhawatiran dari relawan dapur, petani, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas program tersebut.
Warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Fatmawati, menilai MBG telah memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima manfaat. Menurutnya, program tersebut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara lebih teratur dan berkualitas.
“Dengan MBG, orang tua sangat terbantu karena anak-anak mendapatkan asupan makanan yang lebih baik dari pemerintah,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Namun, menurut Fatmawati, manfaat program tidak berhenti pada penerima makanan saja. Kehadiran MBG juga telah menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga usaha kuliner rumahan yang menjadi pemasok kebutuhan dapur.
“MBG bukan hanya soal makanan untuk anak-anak. Program ini juga menghidupkan ekonomi masyarakat karena banyak usaha kecil yang ikut bergerak memenuhi kebutuhan dapur,” katanya.
Di tengah dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut, sejumlah relawan dan pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Jalan Magelang, Kricak, Kota Yogyakarta, menyampaikan aspirasi terkait penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah.
Mereka menggelar aksi damai di depan dapur MBG dengan membawa berbagai poster yang berisi harapan agar program tetap berjalan dengan tata kelola yang semakin baik dan memberikan kepastian bagi para pekerja yang terlibat.
Salah seorang relawan dapur, Donny, mengatakan keberadaan MBG selama ini telah memberikan sumber penghasilan yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurutnya, penghentian operasional dapur secara mendadak membuat banyak pekerja kehilangan pemasukan di saat kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi.
“Selama ini MBG membantu banyak orang, termasuk para pekerja dapur. Ketika operasional dihentikan sementara, tentu ada kekhawatiran karena penghasilan kami ikut terhenti,” ujarnya.
Relawan lainnya berharap kebijakan penghentian sementara operasional dapat dievaluasi agar pelaksanaannya lebih memperhatikan kondisi di lapangan, terutama terkait jadwal libur sekolah yang berbeda-beda di setiap daerah.
Keluhan serupa juga disampaikan para petani yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan untuk kebutuhan dapur MBG.
Sutiadi, petani sayur asal Pakem, Kabupaten Sleman, mengaku khawatir terhadap hasil panen yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Menurutnya, sejak MBG berjalan, petani mendapatkan pasar yang relatif stabil untuk berbagai komoditas hortikultura seperti selada, sayuran hijau, dan bahan pangan lainnya.
“Sayuran yang kami tanam memang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Ketika operasional berhenti, tentu kami harus mencari pasar lain untuk hasil panen tersebut,” katanya.
Ia menilai MBG telah memberikan manfaat ganda karena selain mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, program tersebut juga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, keberlanjutan program dinilai penting tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan.
“Program ini sudah memberikan harapan bagi banyak pihak. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan pelaku usaha kecil memperoleh peluang ekonomi,” ujarnya.
Para relawan dan petani berharap pemerintah dapat terus menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sambil melakukan penyempurnaan tata kelola agar lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Bagi masyarakat, MBG kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program bantuan pangan. Program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang manfaatnya dirasakan hingga tingkat desa dan komunitas lokal.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga dampaknya terhadap ribuan pekerja, petani, UMKM, dan keluarga yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem program tersebut.
