JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai barang yang haram digunakan. Ketentuan itu tidak hanya menyasar pemakai, tetapi juga mencakup penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, hingga aktivitas memproduksi dan memperjualbelikannya.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan dampak rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu. Cairan itu antara lain mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa, sehingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup pengguna.
MUI turut menyoroti nikotin yang bersifat adiktif dan dinilai berdampak negatif pada sistem saraf serta kesehatan tubuh. Pertimbangan itu menjadi salah satu dasar penetapan hukum penggunaan vape.
Cakupan fatwa ini tidak berhenti pada konsumsi pribadi. Pada poin kedua, MUI menyatakan penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Sementara pada poin ketiga, MUI menegaskan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga hukumnya haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam mengutip ketentuan dalam fatwa tersebut.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Niam berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Perhatian khusus juga diarahkan kepada pelaku usaha dan generasi muda agar lebih memahami risiko penggunaan maupun peredaran rokok elektrik.
MUI berharap ketetapan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jasmani, melindungi lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
