BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila. Upaya ini sebagai langkah untuk memperkuat karakter, moral, dan kepribadian generasi muda di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Nomor 65, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
“Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar,” tegas Erwan.
Menurut Erwan, penguatan pendidikan Pancasila semakin mendesak di tengah persoalan degradasi moral yang mulai terlihat di lingkungan pendidikan. Dia menyoroti sejumlah kasus perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.
Erwan menilai fenomena tersebut menunjukkan pentingnya mengembalikan pendidikan karakter sebagai bagian utama dari proses pembelajaran. Dia membandingkan kondisi saat ini dengan pengalaman pendidikan pada masa lalu, ketika hubungan antara guru dan murid diwarnai penghormatan yang kuat.
“Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu,” ujar Erwan.
Karena itu, menurut dia, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademis. Pembentukan moral, karakter, dan kepribadian peserta didik harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
Erwan kemudian menyinggung Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Dia menilai materi PMP dahulu memberikan ruang lebih besar bagi penanaman moral sekaligus pemahaman nilai-nilai Pancasila.
“Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN. Saya melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat,” katanya.
Selain PMP, Erwan juga mengingatkan kembali pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dahulu diberikan secara berjenjang, termasuk kepada aparatur sipil negara (ASN).
Dia mempertanyakan mengapa pendekatan pendidikan karakter yang pernah diterapkan tersebut tidak lagi mendapatkan porsi penguatan seperti sebelumnya.
“Kenapa hal-hal yang baik seperti itu hilang? Kenapa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral sekarang berkurang pelajarannya di sekolah?” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik kesiapan Pemprov Jawa Barat menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda.
Yudian mengatakan BPIP telah menyiapkan instrumen pembelajaran berupa buku teks utama Pendidikan Pancasila yang dapat dimanfaatkan mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
“Sejak 2022, kita sudah punya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Ada 12 buku untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SLTA, termasuk buku untuk guru. Metode pendekatannya juga sudah agak berbeda, karena lebih menekankan pada tindakan,” ujar Yudian.
