Jakarta – Pemerintah pusat akan segera memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah salah satunya DKI Jakarta pada 11 Januari 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut akan segera mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan masyarakat tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto. Awalnya Airlangga menyebut PPKM bukan dimaksudkan untuk menghentikan seluruh kegiatan masyarakat.
“Apa yang diatur disampaikan bukan hentikan seluruh kegiatan, jadi kegiatan sektor essensial baik bahan pangan, energi, ICT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas, obvitnas semua bisa berjalan,” kata Airlangga saat konpers secara langsung di YouTube Satgas COVID-19, Kamis (7/1/2021).
Airlangga lalu mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah mengeluarkan instruksi Mendagri kepada para gubernur yang wilayahnya akan diterapkan PPKM. Pemprov DKI Jakarta juga akan segera mengeluarkan SE terkait PPKM tersebut.
“Ini diberlakukan tanggal 11 sampai 25 Januari dan instruksi daripada Mendagri sudah diterbitkan dan beberapa Gubernur di daerah tersebut akan memberikan surat edaran yang sudah menerbitkan kemarin di Bali, dan hari ini direncanakan Gubernur DKI,” ucap Airlangga.
Ketum Partai Golkar ini juga mengatakan SE yang beredar nantinya akan terkait pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut, kata dia, dimulai dari WFH 75 persen hingga operasional mal hingga pukul 19.00 WIB.
“Pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya WFH 75 persen, kalau Kementerian sesuai Peraturan Menpan RB dan Mal dibatasi sampai jam 19.00 WIB, dine in tetap dibolehkan sebesar 25 persen artinya restoran tetap bisa dine in 25 persen dan sisanya tentu take away atau order, dan sektor tempat ibadah 50 persen, fasum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur daerah masing-masing,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM per tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 di sejumlah daerah. Istilah ini berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Sesuai disampaikan kemarin di Istana terkait kebijakan yang diambil pemerintah, pertama ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, itu yang pertama. Kedua, masyarakat janan panik. Yang ketiga, kegiatan ini mencermati perkembangan COVID-19 yang ada, pada kondisi hari ini, kasus aktif ada 112.593, kemudian meninggal 23.296, sembuh 652.513, 82,76 persen, dan tingkat kematian 2,95 persen,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Berbagai Daerah Jawa dan Bali di saluran YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).
PPKM diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. Rencananya, wilayah DKI akan diberlakukan PPKM usai edaran gubernur DKI diterbitkan.
