Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tegas dalam mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.
Menurut Jokowi, implementasi kebijakan tersebut tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers setneg.go.id, Senin (1/2/2021).
“Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” tuturnya.
Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, nampak hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Ada pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Secara khusus, Jokowi meminta Menko Luhut untuk sebanyak-banyaknya melibatkan pakar dan epidemiolog dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19.
Jokowi berharap, keterlibatan dan kerja sama para pakar akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog agar dalam mendesain kebijakan betul-betul bisa lebih komprehensif,” ujarnya.
Menurut Jokowi, implementasi PPKM tak efektif lantaran mobilitas masyarakat selama periode 11 hingga 25 Januari 2021 masih tinggi. Akibatnya, kasus Covid-19 di sejumlah daerah masih mengalami kenaikan.
Jokowi juga menuturkan bahwa implementasi sejumlah aturan PPKM di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak yang dilanggar.
“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini,” tutur Jokowi.
“Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu,” kata dia.
Adapun, kebijakan PPKM saat ini memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari, hingga 8 Febuari 2021. Pembatasan kegitan masyarkat jilid 2 ini tetap diberlakukan pada 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
