Jakarta – Solidaritas aksi kemanusiaan untuk Palestina terus mengalir di berbagai negara dan berbagai daerah di Indonesia. Perjuangan Palestina ini pun dibaca sebagai gerakan nasionalisme rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Namun masih saja ada pihak-pihak yang membawa isu ini ke dalam isu politik identitas khilafah sebagai solusi Palestina.
Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH. Khariri Makmun, Lc, MA, mengatakan bahwa memang isu khilafah di Indonesia adalah agenda dari kelompok-kelompok radikal intoleran seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang oleh pemerintah. Menurutnya isu-isu seperti konflik Israel Palestina ini memang kerap dijadikan propaganda dan eksistensi dari ideologi khilafah mereka.
”Memang mereka cukup ahli dalam memanfaatkan isu-isu internasional dunia Islam lalu digunakan sebagai propaganda untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hendaknya mewaspadai isu-isu tersebut,” ujar KH. Khariri Makmun, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Khariri menyampaikan bahwa masyarakat saat ini tentunya sudah semakin cerdas, apalagi juga dibarengai dengan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di semua segmen. Maka menurutnya yang perlu dilakukan adalah mencerdaskan masyarakat lagi agar semakin banyak yang menjauhi paham atau ideologi khilafah tersebut.
”Isu-isu tentang Palestina itu memang mudah digoreng oleh HTI atau kelompok-kelompok radikal intoleran untuk dijadikan alat sebagai propaganda mereka terkait khilafah. Kemudian mereka juga akan membuat propaganda bahwa Palestina lemah, Palestina tidak bisa kita bebaskan karena kita tidak punya sistem khilafah yang satu, yang bisa membentengi seluruh wilayah-wilayah Islam,” terang Khariri.
Menurutnya, narasi-narasi seperti itulah yang selama ini selalu diulang-ulang oleh mereka. Dan dirinya menyampaikan bahwa dari dulu apapun masalahnya, solusinya adalah khilafah. menyederhanakan persoalan dan dia tidak mau melihat bahwa ada banyak variabel disana. Padahal setiap persoalan itu memiliki banyak persoalan, bayak faktor dan variabel yang lain.
”Persoalan itu (konflik Israel-Palestina) memang bisa membuat masyarakat bisa terpecah terkait cara memahaminya. Apalagi selain isu khilafah, di media sosial (medsos) saat ini juga banyak yang pro terhadap Israel,” jelasnya
Padahal menurutnya, fenomena seperti ini dulu tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, ia menyebut kalau hanya mengacu pada medsos saja, maka opini masyarakat bisa jadi dia termanipulasi, karena tidak mendapatkan berita atau fakta yang sebenarnya. Sehingga dalam menyikapi persoalan Palestina tentunya harus tetap untuk proporsional.
”Masyarkat harus tetap diimbau kembali kepada sikap pemerintah. Mendukung langkah-langkah pemerintah yang mendukung Palestina melalui nasionalisme Palestina,” ujarnya.
Khariri mengungkapkan jika menemukan propaganda-propaganda terkait khilafah di dalam isu konflik Palestina-Israel tentu harus dilawan. Apalagi menurutnya, HTI ini selain melakukan propaganda juga melakukan penggalangan dana. Apalagi karena konflik Palestina-Israel banyak bermunculan orang-orang yang minta sumbangan dimana-mana.
”Cuma pasang backdrop bertuliskan tentang Palestina lalu mereka minta sumbangan. Tentunya hal ini menjadi persoalan, karena sumbangan-sumbangan ini belum tentu terpercaya dan sampai kepada mereka yang harus kita bantu. Jadi kalau mau menyumbang lebih baik ke lembaga yang kredibel saja atau melalui jalur resmi pemerintah,” pungkasnya.
