Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyatakan, pemerintah akan membagikan 200 ribu paket sembilan bahan pokok atau sembako untuk warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini merujuk laporan rencana Menteri Sosial Juliari Batubara dalam waktu dekat sejumlah paket sembako akan didistribusikan
Pembagian paket sembako ini sebagai stimulus untuk menanggulangi dampak sosial dari situasi pandemi virus Corona baru atau Covid-19. “Ini di luar dari (program) social safety net (jaring pengaman sosial) Covid-19,” ujar Doni dalam konferensi pers melalui video conference usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, (6/4).
Dikutip dari Antaranews.com, Doni mengisyaratkan bantuan sosial tambahan di luar program jaring pengaman sosial ini akan terus berlanjut. Dia meminta aparatur daerah di tingkat kelurahan, hingga RT dan RW untuk mendata masyarakat yang diprioritaskan mendapatkan bantuan sembako sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Tidak hanya di Jabodetabek, ujar Doni, bantuan sembako ini juga akan diberikan kepada masyarakat di Jawa Barat dan Banten. “Gugus Tugas akan koordinasi dengan (Pemprov) DKI, Jabar, Banten. Kita harapkan unsur-unsur di depan, termasuk Kepala Desa, Lurah, RT, RW untuk memberikan masukan siapa masyarakat yang perlu jadi prioritas.”
Sebelumnya, pemerintah mengajak masyarakat di kota-kota besar tidak perlu mudik ke kampung, demi mencegah penularan lebih luas COVID-19. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat akibat wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.
Di luar bantuan sembako, khususnya di program jaring pengaman sosial, pemerintah juga menyiapkan peningkatan Program Keluarga Harapan dari jumlah penerima 9,2 juta menjadi 10 juta penerima. Besaran manfaat PKH pun dinaikkan sebesar 25 persen.
Selain itu, jumlah penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta dengan kenaikan nilai 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Selain itu, pemerintah juga menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaatnya pun ditambah menjadi 5,6 juta orang.(FER)
