Jakarta -Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah pun melarang seluruh aktivitas FPI.
Pembubaran organisasi bentukan Habib Rizieq Shihab ini pun mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq mengatakan, langkah yang diambil pemerintah adalah semata-mata untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, Islam yang toleran, dan Islam yang ramah.
“PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah,” ujar Maman Imanulhaq kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Kang Maman, begitu sapaan karibnya, menambahkan, cara melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik, sementara dalam menegakkan nahi munkar pun harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, tidak kriminal, tidak anarkis, tidak juga melanggar hukum.
“Islam adalah agama yang mengedepankan dialog, Islam adalah agama yang menginginkan terciptanya harmoni,” imbuhnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB ini pun mengungkapkan bahwa PKB terbuka untuk para mantan FPI. Dewan Syuro PKB bahkan mau memfasilitasi para eks FPI untuk sama-sama belajar bagaimana merusmuskan kembali dakwah yang betul-betul menggugah, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam.
“Ini bisa menjadi momentum umat Islam untuk kembali menguatkan komitmen keislamannya, Islam yang menjadi energi untuk perdamaian dan juga perubahan. Sekaligus juga meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Nilai kebangsaan hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan,” kata Kang Maman.
Yang tak kalah penting lagi adalah soal nasib para santri di Markaz Syariah Megamendung milik Habib Rizieq Shihab (HRS). Pengasuh Ponpes Almizan Jatiwangi ini mengingatkan dan meminta pemerintah untuk memperhatikan juga nasib para santrinya. Jangan sampai karena konflik lahan masa depan anak-anak muda yang mencari ilmu itu terabaikan.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah dan juga nilai-nilai kebangsaan,” tandas Kang Maman.
