Sleman – Ancaman covid-19 memang belum selesai, tetapi ada harapan bahwa pandemi akan segera mereda dengan mulai dilakukan vaksinasi di Indonesia. Namun di tengah pelaksanaan vaksinasi itu, hoax seputar vaksin covid-19 juga sekencang ancaman virusnya. Karena itulah, di samping butuhnya vaksinasi untuk menjaga imunitas fisik, penting juga untuk melakukan vaksinasi nalar kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoax.
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid mengatakan bahwa saat ini memang sulit untuk menghindari banjirnya informasi khususnya dari internet. Karena itu, masyarakat bisa mengelola informasi itu dari dalam diri sendiri, tidak bisa dari luar.
”Istilahnya bagus sekali, vaksinasi terhadap banjir informasi, karena dari banjir informasi itu ada informasi yang baik dan ada yang tidak. Nah hoax masuk dalam informasi yang tidak baik, ‘penyakit’, virus informasi. Karena itu harus dilakukan dengan vaksin di dalam tubuh,” ujar Alissa Wahid di Sleman, Selasa (19/01/2021).
Alissa melanjutkan, bahwa masyarakat harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Karena menurutnya jika terbiasa kritis maka masyarakat tidak asal menerima ketika ada informasi yang masuk. Ia mencontohkan kalau informasi tentang Covid-19 maka sumber yang kredibel adalah dari pemerintah dan ahli medis, kalau dari yang lain harus dicek terlebih dahulu.
Contoh lainnya, lanjut dia, misalnya tentang terorisme ektremisme yang lalu ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang muatannya adalah kebencian.
“Maka perlu melihat lagi dalam agama kita mengajarkan kebencian apa tidak? khan tidak! Berarti itu informasi yang tidak benar. Itu vaksin yang pertama,” tutur anggota tim ahli Gugus Tugas Nasional Gerakan Revolusi Mental Kemenko PMK ini.
Lalu vaksin yang kedua, menurut Alissa, mencari guru agama, terutama kalau terkait dengan agama dan ideologi harus agama yang mumpuni, jangan asal ambil dari internet. Menurutnya, masyarakat harus memastikan bahwa guru agama tersebut adalah orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi dan diakui. Jika terkait dengan ideologi negara, maka informasi itu juga harus diukur.
”Kita cek apakah ideologi tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak ? Kalau tidak sesuai berarti kita tolak. Itu vaksi yang kedua. Lalu vaksin yang ketiga itu adalah apakah informasi ini selaras dengan apa yang digariskan oleh pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, putri sulung dari Presiden RI ke-4 alm KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyampaikan bahwa hoax dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama yang berasal karena orang iseng. Kedua ada orang yang memang secara ideologi sedang memperjuangkan agenda tertentu. Menurutnya, kalau hoax yang iseng itu biasanya dibuat oleh anak-anak untuk seru-seruan mereka.
”Mereka ini belum punya rasa tanggung jawab terhadap hidup bermasyarakat. Hal yang seperti ini yang mengesalkan dan bisa membahayakan. Karena itu anak muda harus kita ingatkan untuk tidak sembarangan membuat candaan atau konten yang justru menimbulkan keresahan,” ucap Alissa.
Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan ini mengimbau agar kelompok yang menyebarkan kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan itu untuk segera ditindak. Menurutnya pemerintah harus berperan untuk menghentikan kelompok-kelompok ini dari menyebarkan hoax.
”Pemerintah perlu untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat supaya kelompok strategis ini bisa menjalankan perannya dan bersinergi dengan pemerintah. Misalnya media massa, bagaimana agar mereka ini juga ikut menjaga agar hoax tidak semakin menyebar,” ungkapnya.
Selain itu, peran pemerintah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok agama supaya mereka bisa melakukan penyuluhan pendidikan kepada umatnya masing-masing. Sehingga praktek beragamanya adalah praktek beragama yang moderat.
Peraih Magister Psikologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga menyebut bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk lebih aktif di media sosial. Karena menurutnya, saat ini hoax banyak berkembang dengan sangat cepat karena adanya media sosial dan internet. Jadi jika pemuka agama dan tokoh masyarakat tidak hadir di dalam media sosial maka akan sulit.
”Jadi pesan damai, pesan persatuan, pesan yang kritkal itu semuanya akan kalah dengan banjir informasi yang ada di media sosial dan internet jika para tokoh ini tidak aktif di sana. Atau yang kedua, para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini bisa lebih aktif juga untuk ikut meminimalisir gerakan-gerakan kelompok agama yang lebih ekstrem ini,” terang wanita kelahiran Jombang, 25 Juni 1972 itu.
