Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi tidak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Keputusan itu diambil berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum reda. Kondisi itu pula yang membuat pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Keputusan itu langsung disambut berbagai komentar miring dari pengeritik pemerintah. Salah satunya dari Haikal Hassan melalui cuitannya di Twitter. Berikut cuitan Haikal di Twitter yang hendak Husin laporkan ke Bareskrim seperti dilihat dari tangkapan layar:
“Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI dimana warga nya TIDAK bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman thd HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah MURNI alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja?,” tulis @haikal_hassan di Twitter.
Atas cuitannya, Cyber Indonesia pun langsung melaporkan Haikal Hassan ke Bareskrim Polri terkait cuitannya di Twitter tersebut, Senin (7/6/2021). Namun laporan Cyber Indonesia belum diterima kepolisian karena bukti yang dibawa kurang lengkap.
“Nggak (ditolak) dong. Nggak ditolak. Hanya melengkapi barang bukti. Jadi saya dari sore sudah ke sini. Cuman kan kita dari tadi koordinasi dengan para ahli bahasa, pidana, dan siber, masih ada barang bukti yang belum lengkap,” ujar Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab di Bareskrim, Senin (7/6/2021) malam.
Husin hanya membawa barang bukti berupa screen shot cuitan Haikal Hassan terkait haji itu. Namun, cuitan itu sudah dihapus dari akun Twitter Haikal sehingga penyidik Bareskrim Polri meminta bukti berupa URL.
“Ada barang bukti yang menurut penyidik siber. Kan itu kontennya dihapus. URL nya itu masih belum kita dapatkan. Nanti bisa kita cari dari kawan-kawan yang pernah share di Twitter-nya. Yang di-retweet biasanya kesimpan. Atau share di WA,” tuturnya.
Selain itu, Husin mengungkapkan alasan kenapa Haikal Hassan pantas dilaporkan. Menurutnya, cuitan Haikal di Twitter itu berpotensi memprovokasi masyarakat.
“Kita beranggapan bahwa kawan-kawan sebelah memprovokasi masyarakat bahwa ini jadi suatu serangan terhadap pemerintah, khususnya Menag dan wilayah pemerintahannya. Kita melihat ini sebuah opini public yang jadi buruk kalau nggak kita laporkan,” jelas Husin.
Husin menegaskan, Cyber Indonesia akan tetap memproses laporan itu walaupun Haikal sudah meminta maaf. Dia pun menyinggung nama Ahok yang pernah diproses meskipun sudah minta maaf.
“Ya kan posisi warga negara ini sama di mata hukum. Dalam arti walaupun minta maaf, mana kasus-kasus seperti Ahok sudah minta maaf tetap diproses. Jangan karena mandang Ahok jadi minoritas, tapi nggak adil. Nggak sama. Kan semua masyarakat sama di mata hukum,” tukasnya.
