Jakarta – Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Menteri Agama (Menag) tentang pengaturan pengeras suara atau toa di masjid dan musala terus menimbulkan kontroversi. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, TGB HM Zainul Majdi menilai kalau dibuat aturan toa seharusnya tidak hanya untuk masjid dan musala saja.
“Salah satu kaidah paling mendasar di dalam membuat suatu kebijakan publik itu adalah imparsialitas. Artinya rata, seimbang, adil, tidak memihak. Karena itu kalau ingin menciptakan pengaturan maka seharusnya yang diatur itu bukan hanya masjid dan musala,” ucap TGB dalam keterangan resmi, Jumat (25/2/2022).
Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) ini menjelaskan, pengeras suara tak hanya digunakan di musala dan masjid. Pengeras suara juga dipakai di tempat ibadah yang lain. Menurut dia, ada momen-momen di mana acara ritual keagamaan itu juga mengeluarkan suara yang cukup besar.
“Menurut saya kalau memang mau membuat satu surat edaran untuk mengatur penggunaan pengeras suara di rumah ibadah jauh lebih baik tidak hanya menyangkut masjid dan musala,” kata TGB.
Menurut TGB, hal ini penting agar tidak kemudian menciptakan kesan bahwa seakan-akan yang berpotensial mengganggu ketenangan atau ketentraman itu hanya suara yang keluar dari masjid dan mushalla saja. Sementara, rumah ibadah non Islam itu juga mengeluarkan suara kidung-kidung, lagu-lagu pujian, dan lagu-lagu keagamaan.
Ia melanjutkan, bahwa di banyak tempat di Indonesia ini, sesungguhnya masjid itu tidak hanya tempat berkumpul untuk sholat. Pengeras suara masjid itu juga tidak hanya digunakan untuk azan dan iqamat saja, tapi rata-rata masyarakat juga menggunakannya di masjid untuk kegiatan lainnya.
“Dari pengeras suara di masjid itu digunakan untuk mengumumkan ada kematian kemudian kalau ada kegiatan gotong royong, dan ada kegiatan kemasyarakatan lainnya,” jelas TGB.
Selain itu, lanjut TGB, pengeras suara masjid atau musala juga memiliki fungsi sosial budaya. Di daerah-daerah seperti di NTB justru pengeras suara masjid itu bukan mengganggu, tapi justru menjadi rujukan dari masyarakat di desa.
“Karena di situ sekali lagi bisa juga digunakan untuk banyak pengumuman-pengumuman yang menjadi perhatian dari masyarakat,” ujar TGB.
Menurut dia, yang justru bermasalah adalah di perkotaan. Karena, di perkotaan tidak hanya satu agama. Seperti di Jakarta, penduduknya heterogen memungkinkan pengeras suara masjid untuk diatur.
Meski begitu, lanjut TGB, pengaturan ini lebih baik diserahkan kepada kearifan bersama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Misalnya, untuk daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya sangat heterogen, pengeras suaranya perlu diatur.
“Diserahkan kepada FKUB untuk kemudian membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan itu lahir dan dibicarakan di tingkat masyarakat dan disepakati itu akan jauh lebih mudah diterima,” ujar TGB
Dia menambahkan, di NTB yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, suara dari masjid sangat dirindukan. Suara itu justru menjadi penyejuk dan tidak ada yang merasa terganggu.
“Bila hal ini berkenan dikoreksi menjadi hal bagus, sehingga tidak terkesan hanya menyasar kepada masjid dan musala,” jelas TGB.
Kendati demikian, TGB yakin Menag memiliki niat baik untuk membuat regulasi tersebut. Apalagai, menurut dia, Menag merupakan seorang tokoh dari organisasi Islam yang terbesar di Indonesia.
“Kemudian juga putra dari seorang ulama besar Almaghfurlah Kiai Cholil Bisri Rembang. Jadi, niat beliau pasti baik,” ujar TGB.
