Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa 30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai pesantren di Kemenag. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Waryono di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” kata Waryono.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap ada 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Temuan itu merupakan hasil penyelidikan mendalam pasca ditangkapnya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja dan Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS di Mojokerto.
Waryono menambahkan, jika ada indikasi Khilafatul Muslimin mengelola pendidikan, dipastikan bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan izin operasionalnya. Baik di tingkat kantor Kemenag Kabupaten/Kota, kantor Wilayah Kemenag Provinsi, maupun Kemenag pusat.
“Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” terang Waryono.
“Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” lanjutnya.
Polda Metro Jaya menangkap AS, Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin di Mojokerto. AS selama ini berperan menyebarkan doktrin khilafah ke masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, dari hasil pendataan sejauh ini, ditemukan ada 30 sekolah yang terafiliasi dengan ajaran Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh AS sebagai menteri pendidikan.
