New York – Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkomitmen menahan ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Janji itu ia sampaikan dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin Arab dan Muslim di markas besar PBB, Rabu (24/9/2025).
Menurut enam sumber diplomatik yang mengetahui langsung jalannya diskusi, alasan utama Trump menolak rencana aneksasi adalah kekhawatiran akan runtuhnya stabilitas politik di Timur Tengah, khususnya terkait keberlangsungan Perjanjian Abraham—kesepakatan normalisasi Israel dengan sejumlah negara Arab yang diumumkan pada 2020.
Bagi negara-negara Arab, pencaplokan Tepi Barat adalah garis merah. Langkah itu bisa memicu kemarahan publik pro-Palestina dan melemahkan legitimasi pemerintah di dalam negeri. Jika Netanyahu tetap melangkah, mereka berpotensi menarik diri dari Perjanjian Abraham, yang berarti mengakhiri proyek integrasi diplomatik yang telah dirintis sejak lima tahun lalu.
Trump, yang menganggap perjanjian tersebut sebagai “pilar utama” kebijakan luar negerinya, menyadari bahwa aneksasi tidak hanya mengancam rakyat Palestina, tetapi juga merusak warisan politiknya sendiri.
Sebagai gantinya, Trump menawarkan dokumen kebijakan berupa white paper yang disebut Rencana 21 Poin Trump. Dokumen ini dipresentasikan oleh utusan khusus perdamaian Timur Tengah, Steve Witkoff, sehari setelah pertemuan, di sela Sidang Umum PBB di New York.
Rencana tersebut mencakup: Tata kelola pascaperang Gaza, Mekanisme keamanan kawasan, Janji penghentian rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat.
Witkoff menyebut proposal ini sebagai jawaban atas kekhawatiran Israel sekaligus merespons tuntutan negara-negara Arab yang gelisah melihat perang Gaza sejak Oktober 2023 terus memperburuk stabilitas regional.
“Kami mempresentasikan apa yang kami sebut Rencana 21 Poin Trump untuk perdamaian di Timur Tengah di Gaza. Saya pikir ini menjawab kekhawatiran Israel dan juga negara-negara tetangga,” kata Witkoff dalam KTT Concordia di New York.
