Lamongan — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis) serta mengabaikan keselamatan siswa penerima manfaat.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, mengatakan pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi siapa pun yang lalai menjalankan program tersebut sesuai ketentuan.
“Program ini menyangkut gizi dan keselamatan anak-anak, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Dadang dalam keterangan di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pelanggaran terhadap juknis dapat berujung pada proses hukum hingga penghentian kerja sama dengan pihak terkait.
Untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, BGN akan menggandeng pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam kegiatan pengawasan di lapangan.
“Kami bersama pemda, Polri, dan TNI akan memperkuat pengawasan agar seluruh ketentuan dipatuhi,” ujarnya.
Dadang menjelaskan, juknis yang wajib ditaati mencakup standar kelayakan gizi, bahan baku, operasional, hingga penyewaan sarana produksi.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan MBG di wilayahnya, termasuk melalui penerapan sertifikat keamanan pangan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan.
“Semua masukan akan kami tindak lanjuti agar pelaksanaan MBG di Lamongan semakin baik dan tepat sasaran,” kata Yuhronur.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan Nalikan melaporkan bahwa saat ini terdapat 79 Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 27 kecamatan dengan total 149.896 paket makanan disalurkan setiap hari.
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan gizi anak, menekan angka stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi generasi sehat dan berprestasi.
Selain manfaat kesehatan, program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi berganda, dengan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat pelaku UMKM, serta memperluas rantai pasok bahan pangan lokal. (Ant)
