Jakarta — Meningkatnya berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama menunjukkan bahwa paham radikal masih memiliki ruang tumbuh di tengah masyarakat. Tantangan inilah yang mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PR AK) menggelar Webinar Series bertema “Menangkal Radikalisme Melalui Moderasi Beragama”, Kamis (30/10/2025).
Acara ini menjadi ruang dialog ilmiah bagi para peneliti, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi membangun harmoni sosial serta memperkuat ketahanan bangsa terhadap ekstremisme.
Kepala PR AK BRIN Aji Sofanudin menjelaskan, lembaganya sejak 2023 aktif meneliti isu ekstremisme dan terorisme dalam konteks sosial dan keagamaan.
“Publikasi kami tentang isu terorisme terus bertambah. Riset dilakukan secara sistematis agar bisa memberikan masukan kebijakan berbasis data bagi pemerintah,” ujar Aji.
Menurutnya, penelitian tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari penyebaran paham ekstrem di kalangan mahasiswa melalui media sosial, penyalahgunaan dana filantropi untuk pendanaan terorisme, hingga pemanfaatan filantropi dalam program deradikalisasi.
“Kami juga meneliti dakwah di lembaga pemasyarakatan, pendidikan anak pelaku teror, serta tantangan regenerasi ideologi teror,” tambahnya.
Aji menegaskan, hasil riset itu diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif, khususnya dalam melindungi kelompok muda, perempuan, dan anak-anak dari paparan ekstremisme.
“Kami ingin mendorong agar dana filantropi justru diarahkan untuk program reedukasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme,” ujarnya.
Peneliti PR AK BRIN Mulyana menyoroti pentingnya memperkuat moderasi beragama sebagai strategi nasional dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
“Selama dua tahun terakhir, Indonesia memang tidak mengalami serangan teror fisik. Namun, potensi ekstremisme masih nyata karena jaringan ekstremis tetap aktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, riset PR AK menunjukkan bahwa moderasi beragama efektif menjadi tembok ideologis dalam menangkal narasi kebencian. Karena itu, ia merekomendasikan agar prinsip moderasi beragama diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2025–2029.
Peneliti lainnya, Rudy Harisyah Alam, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mencegah residivisme di kalangan mantan narapidana terorisme.
“Deradikalisasi tidak cukup hanya memberi bantuan ekonomi. Harus disertai re-edukasi ideologi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.
Menurut Rudy, hasil risetnya menunjukkan perubahan kognitif signifikan di kalangan mantan napiter yang mengikuti program deradikalisasi terpadu.
“Jika pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, peluang mereka kembali ke jaringan kekerasan akan semakin kecil,” ujarnya.
Dalam sesi berikutnya, Novi Dwi Nugroho, peneliti PR AK BRIN, menampilkan studi kasus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Ciamis yang dinilai berhasil menghidupkan nilai moderasi beragama di tingkat lokal.
“Para pengurus FKUB Ciamis memahami moderasi beragama sebagai tawassuth — jalan tengah yang menolak ekstremisme. Prinsip kasih sayang dan toleransi sejatinya sudah tertanam dalam ajaran setiap agama,” terangnya.
Novi menekankan, FKUB berperan penting sebagai garda depan penjaga kerukunan di masyarakat multikultural.
“Moderasi beragama bukan hanya teori, tapi harus menjadi praktik hidup sehari-hari,” katanya.
Kegiatan ini menegaskan komitmen BRIN menjadikan riset keagamaan sebagai fondasi penyusunan kebijakan publik dalam mencegah radikalisme dan memperkuat persatuan bangsa.
Moderasi beragama bukan sekadar konsep akademik, melainkan jalan tengah yang menuntun umat untuk beragama secara damai, inklusif, dan berkeadaban — sebagai benteng kokoh menghadapi propaganda ekstremisme yang sering mengatasnamakan Islam.
