Manado — Pemerintah Kota Manado melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan sosialisasi bertema “ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera – Waspada dan Kenali Bahaya Hizbutahrir Indonesia” di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai implementasi berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 2/2022 tentang Kepolisian, UU No. 5/2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres No. 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Sekretaris Daerah Kota Manado, dr. Steaven Dandel, M.Ph., mewakili Wali Kota Manado, membuka acara bersama Kasatgaswil Sulut Densus 88 AT Polri, AKBP I Nyoman Sarjana, S.I.K., M.A.P. Keduanya menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjadi garda depan dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus menolak paham-paham yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI.
Dandel memandang sosialisasi ini sebagai upaya memperkuat komitmen ASN terhadap netralitas dan integritas, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
“ASN wajib menjadi teladan, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi juga dalam menjaga NKRI dari ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila,” ujarnya.
Pada sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si., CRGP., menjelaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penyusupan ideologi transnasional, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, AKBP Joko Dwi Harsono, S.I.K., M.Hum., dari Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, mengulas berbagai strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan ASN.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka yang dipandu AKBP I Nyoman Sarjana, menghadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Agama Sulut, Kejaksaan Negeri Manado, dan Densus 88 AT Polri. Forum ini memberi kesempatan bagi peserta dari berbagai OPD untuk memperdalam langkah deteksi dini serta upaya pencegahan radikalisme.
Acara ini juga dihadiri Dandim 1309/Manado, Kapolresta Manado, Kapolres Bolaang Mongondow Timur, tokoh agama, dan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Manado. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran kolektif ASN dalam menghadapi ancaman radikalisme guna mendukung pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang semakin sejahtera.
