Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai bagian dari upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan bahwa radikalisme tidak semata-mata merupakan persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, sosial, serta masa depan generasi muda.
“Radikalisme bukan hanya isu keamanan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan masa depan anak-anak kita. Karena itu, pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu aktor saja,” ujar Eddy di Kecamatan Menes, Banten, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, kolaborasi antara BNPT dan Kemendes PDT telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Dalam RPJMN tersebut diamanatkan pentingnya sinergi pertahanan dan keamanan, khususnya dalam pencegahan terorisme,” kata Eddy.
Melalui kehadiran BNPT dan Kemendes PDT di tengah masyarakat desa, Eddy berharap kesadaran publik terhadap bahaya paham radikal terorisme dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat upaya deteksi dini di tingkat komunitas.
“Kami ingin membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan memperkuat kemampuan deteksi dini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun rasa aman bagi masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi atau perilaku yang mengarah pada kekerasan maupun terorisme.
“Dengan sinergi dan kolaborasi, masyarakat diharapkan tidak ragu atau takut untuk melapor jika menemukan indikasi yang mengarah pada tindakan kekerasan atau terorisme,” pungkas Eddy.
