Jakarta — Libur sekolah tidak boleh menjadi alasan terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, pemenuhan gizi merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun, termasuk saat peserta didik tidak menjalani aktivitas belajar mengajar.
Hal itu dikatakan Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto, M.Si., Ph.D., di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, MBG tidak dapat dipahami semata sebagai program pendukung kegiatan sekolah, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini.
“Libur sekolah itu urusan kalender pendidikan. Tapi kebutuhan gizi anak tidak pernah libur. Dalam kondisi apa pun, makan adalah kebutuhan dasar. Jadi tidak tepat kalau MBG ikut diliburkan,” kata Prof. Sri Yunanto.
Ia meniulai, pemenuhan gizi sejatinya tidak hanya dibutuhkan oleh anak sekolah. Ibu hamil, balita, hingga lansia juga merupakan kelompok yang sangat membutuhkan intervensi gizi.
“Stunting harus dicegah sejak dalam kandungan. Bantuan tunai tidak selalu efektif karena belum tentu digunakan untuk pemenuhan gizi. Intervensi langsung melalui makanan bergizi jauh lebih tepat,” katanya.
Terkait muncul tudingan bahwa program MBG saat libur sekolah upaya menghabiskan anggaran, Prof. Sri Yunanto menilai pandangan semacam ini menunjukkan masih sempitnya cara memaknai intervensi gizi sebagai kebijakan jangka panjang.
Menurutnya, bagi ibu menyusui dan balita, libur sekolah tidak pernah berarti libur kebutuhan. Gizi tetap harus terpenuhi setiap hari. Ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar kualitas dan kuantitas ASI terjaga. Balita membutuhkan makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta pembentukan sistem imun.
“Kekosongan intervensi pada fase ini bukan hanya berdampak sesaat, tetapi bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa stunting, gangguan kognitif, hingga kerentanan penyakit,” terangnya.
Ia menambahkan, kebutuhan nutrisi tidak mengenal waktu libur. Meski sekolah libur, kebutuhan makan tetap ada dan bersifat rutin.
“Dalam kondisi apa pun, makanan adalah kebutuhan dasar. Seperti saat pandemi Covid-19, kebutuhan pangan tidak bisa berhenti. Jadi libur sekolah bukan berarti MBG ikut libur,” tegasnya.
Dalam konteks inilah kebijakan MBG saat libur sekolah menemukan relevansinya. Negara hadir bukan untuk memaksa anak-anak kembali ke sekolah, melainkan memastikan bahwa kelompok paling rentan tetap terlindungi.
Lebih lanjut Prof Sri Yunanto mengatakan, tujuan utama Presiden Prabowo Subianto menggulirkan MBG adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga pada penurunan stunting, peningkatan kecerdasan, dan kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi 2035 hingga Indonesia Emas 2045.
“Dari sisi visi, ini sudah sangat jelas. Negara sedang menanam investasi jangka panjang. Kalau anak-anak diberi makan bergizi secara konsisten selama 10 tahun, mereka akan menjadi motor pembangunan ekonomi. Sepuluh tahun berikutnya, Indonesia masuk fase emas dengan SDM yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyeksi usia produktif Indonesia menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang krusial untuk memastikan kualitas generasi mendatang.
Selain aspek gizi, Prof. Sri Yunanto menilai penghentian MBG saat libur sekolah juga berpotensi mengganggu roda ekonomi daerah. Pasalnya, program ini melibatkan ribuan dapur MBG, UMKM, serta rantai pasok pangan lokal.
“Kalau MBG berhenti saat libur, maka aktivitas ekonomi di dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp 70 triliun per tahun itu seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Namun, aspek kesejahteraan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian.
“Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan,” katanya.
Setelah hampir satu tahun berjalan, Prof. Sri Yunanto mendorong pemerintah untuk memperkuat evaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak.
“Yang perlu diukur bukan hanya jumlah paket yang dibagikan, tapi apakah ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil,” ujarnya.
Menurutnya, MBG harus dinilai dari dampak riil terhadap kesehatan masyarakat, bukan semata dari sisi administrasi.
Prof. Sri Yunanto juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok MBG. Ia mengingatkan agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.
“Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan produk lokal seperti ikan dari daerah pesisir juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak.
Dari sisi ideologis, Prof. Sri Yunanto menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.
“Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara,” pungkasnya.
