Palu — Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah secara resmi mengakhiri pelaksanaan Operasi Madago Raya, operasi khusus penanganan terorisme yang selama bertahun-tahun digelar di wilayah Poso dan sekitarnya. Penghentian operasi tersebut dinilai sebagai hasil dari situasi keamanan yang semakin kondusif di Sulawesi Tengah.
Kepastian berakhirnya Operasi Madago Raya disampaikan langsung Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, dalam rilis akhir tahun 2025 di hadapan awak media, Selasa (30/12/2025), di lobi utama Markas Polda Sulteng.
Menurut Kapolda, keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi strategis Polri terhadap perkembangan keamanan di wilayah bekas operasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghentian operasi khusus tidak berarti berkurangnya kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.
“Operasi Madago Raya resmi berakhir per 31 Desember 2025. Namun, ini tidak berarti negara berhenti hadir dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah,” ujar Irjen Endi.
Operasi Madago Raya sendiri merupakan bagian dari rangkaian panjang penanganan terorisme di Poso. Sebelumnya, Polri menggelar Operasi Camar Maleo yang berakhir pada 2015, dilanjutkan dengan Operasi Tinombala, sebelum akhirnya berganti sandi menjadi Operasi Madago Raya sejak 1 Januari 2021.
Pergantian nama operasi tersebut menandai pergeseran pendekatan penanganan terorisme, dari yang semula berfokus pada penindakan, menjadi lebih komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan, pembinaan, serta pelibatan aktif masyarakat.
Kapolda menegaskan, meskipun operasi khusus telah dihentikan, aktivitas kepolisian di wilayah bekas operasi tetap berjalan melalui skema Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Seluruh polres jajaran tetap mendapat dukungan penuh dari Polda Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilitas keamanan.
“Poso dan wilayah sekitarnya tetap menjadi perhatian. Pengamanan dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi tindak pidana terorisme,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di Poso, tetapi juga di Parigi Moutong, Tojo Una-Una, serta wilayah Sulawesi Tengah secara umum.
Sepanjang tahun 2025, upaya deradikalisasi dinilai menunjukkan hasil yang positif. Sekitar seratus mantan narapidana terorisme dan simpatisan dilaporkan telah kembali menyatakan komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kapolda pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan keterlibatan masyarakat, Sulawesi Tengah dapat terus terjaga dalam kondisi aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.
