Sumedang — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan seluruh bahan pangan yang digunakan bersumber dari petani dan pemasok lokal. Kebijakan ini tidak hanya mendukung program strategis nasional, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Cirebon Raya dan sekitarnya di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Tuti menjelaskan, pertemuan itu menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait penguatan skema rantai pasokan bahan baku MBG agar benar-benar memanfaatkan potensi pangan lokal.
“Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan sehingga menu MBG bisa disesuaikan dengan pasokan lokal, tentu dengan tetap memenuhi standar gizi,” ujar Tuti, dikutip dari laman resmi Sumedang.go.id, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, keberadaan sistem tersebut memungkinkan penyusunan menu MBG dilakukan secara fleksibel tanpa ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Ia menegaskan, Sumedang pada prinsipnya siap menjadi daerah percontohan dalam penerapan rantai pasok lokal untuk program MBG. Seluruh infrastruktur dan sistem pendukung telah tersedia, tinggal menunggu payung regulasi teknis dari pemerintah pusat.
“Sistemnya sudah ada, sekarang kami menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.
Tuti menambahkan, akselerasi MBG berbasis lokal ini dirancang agar perputaran uang tetap berada di Kabupaten Sumedang, sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan setempat.
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Cirebon Raya Yulian menegaskan bahwa kunjungannya ke Sumedang bertujuan memastikan percepatan program MBG berjalan sejalan dengan arahan presiden, khususnya dalam penguatan rantai pasokan pangan yang adil dan terbuka.
“Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai ada monopoli komoditas, karena itu tidak sesuai dengan instruksi presiden,” tegas Yulian.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan agar program MBG memberikan manfaat luas dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Jangan sampai perputaran uang hanya beredar di kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Ke depan, KPPG akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sumedang untuk memastikan akurasi data pasokan pangan daerah. Selain itu, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga menjadi perhatian utama guna menjamin keamanan dan kualitas pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
