Lombok Barat — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meresmikan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/2/2026).
Peresmian ini menjadi tahap keempat peluncuran SPPG oleh TKA-PBNU setelah sebelumnya digelar di Cirebon, Jember, dan Batang. Langkah tersebut menandai keseriusan NU dalam membangun sistem layanan gizi terintegrasi berbasis pesantren di berbagai daerah.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional telah dimulai sejak peringatan Harlah ke-102 NU awal Februari lalu. PBNU menargetkan pembangunan 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia sebagai dukungan terhadap program strategis nasional.
Menurut Gus Yahya, persoalan gizi di kalangan santri tidak selalu tampak secara kasat mata. Banyak yang merasa cukup makan, tetapi masih menghadapi masalah kesehatan akibat asupan yang tidak seimbang.
“Data menunjukkan banyak santri kita kenyang secara kuantitas, namun masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia karena gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.
Ketua Tanfidziyah PWNU NTB, Prof Masnun Tahir, menambahkan bahwa program ini juga merupakan kelanjutan semangat perjuangan Datuk Bengkel, Rais Syuriah pertama PWNU NTB. Ia menegaskan, sinergi NU dan pemerintah dalam program MBG adalah bagian dari komitmen kebangsaan yang tidak terpisahkan.
Sementara itu, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menekankan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU guna memastikan standarisasi dan keberlanjutan program di berbagai provinsi.
Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti dampak ekonomi mikro dari kehadiran dapur-dapur pesantren. Menurutnya, model ini membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu karena menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini merambah ke kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika ini terjadi, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif,” jelasnya.
Dengan peresmian 41 SPPG ini, pesantren tak hanya diposisikan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai simpul strategis penguatan gizi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
