Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa persetujuan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 telah lama disepakati bersama pemerintah dan DPR RI. Karena itu, menurutnya, saat ini fokus utama adalah mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut merespons adanya anggota DPR yang mempermasalahkan alokasi anggaran MBG. Habiburokhman menekankan bahwa penganggaran program tersebut telah tercantum dalam APBN dan disetujui seluruh fraksi.
“Sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat,” kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, konsistensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi tolok ukur integritas seorang politisi. Ia mengingatkan agar sikap dan pernyataan publik tidak didorong oleh kepentingan mencari panggung semata.
Secara faktual, lanjutnya, pengalokasian MBG dalam anggaran pendidikan memiliki dasar kuat karena penerima manfaatnya adalah siswa yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Ia juga memastikan tidak ada pos anggaran prioritas yang dihapus demi membiayai MBG.
“Yang ada adalah penghapusan kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi. MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita,” ujarnya.
Bantah Narasi Pemotongan Dana Pendidikan
Senada dengan itu, Kapoksi Gerindra Komisi III DPR RI Muhammad Rahul membantah tudingan adanya pemotongan dana pendidikan untuk membiayai MBG. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau tersebut menegaskan bahwa proses penyusunan APBN dilakukan secara kolektif antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI.
“Penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan,” ujar Rahul, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan, MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat asupan gizi anak-anak sebagai investasi jangka panjang bangsa.
Rahul berharap polemik mengenai sumber pendanaan tidak berkembang menjadi narasi yang menimbulkan keraguan publik terhadap program tersebut.
“Fokus utama kita adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama,” ujarnya.
