Jakarta – Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa dinamika geopolitik global yang kian memanas menjadi ujian nyata bagi relevansi Pancasila, tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai arah strategis kebijakan negara.
Menurutnya, dunia saat ini bergerak menuju tatanan multipolar yang ditandai konflik terbuka, perang ekonomi, serta persaingan sumber daya. Dampaknya, kata dia, sudah terasa langsung di dalam negeri, mulai dari tekanan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi.
“Pancasila harus menjadi kompas strategis bangsa. Bukan lagi sekadar nilai normatif, tetapi dasar pengambilan keputusan konkret dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional,” ujar Bamsoet dalam kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik secara daring melalui keterangan rilis, Rabu (1/4/2026).
Ia menyoroti eskalasi ketegangan global, khususnya di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak langsung pada stabilitas energi dunia.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi—sekitar 25 persen minyak dan 30 persen LPG dari kawasan tersebut—membuat ekonomi nasional rentan terhadap lonjakan harga global.
Bahkan, menurutnya, kenaikan harga minyak berpotensi mendorong defisit anggaran melampaui batas aman jika tidak diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang adaptif.
Dalam konteks ini, Bamsoet menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif perlu ditafsirkan ulang secara lebih progresif.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif. Kita harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional,” tegas Ketua DPR RI ke-20 tersebut.
Selain faktor geopolitik, ia juga menyoroti tekanan dari fragmentasi ekonomi global yang ditandai perlambatan pertumbuhan, proteksionisme, serta perubahan pola perdagangan dan investasi.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen, ketergantungan terhadap komoditas global dinilai masih menjadi kerentanan struktural.
Karena itu, implementasi nilai Pancasila—terutama keadilan sosial—harus diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis.
Bamsoet juga menilai melemahnya tata kelola global serta meningkatnya pelanggaran hukum internasional membuat nilai-nilai perdamaian dalam Pancasila semakin penting, namun sekaligus semakin menantang untuk diterapkan.
“Jika kita tidak memperkuat posisi strategis, Indonesia hanya akan menjadi objek kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah,” ujarnya.
Sebagai negara anggota G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi penyeimbang dalam konflik global sekaligus jembatan antara negara maju dan berkembang.
Namun, peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika arah kebijakan nasional dibangun secara konsisten dan berbasis strategi yang jelas.
“Pertanyaannya sederhana, apakah Pancasila siap kita jadikan strategi negara, atau hanya slogan? Itu yang akan menentukan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
