Jakarta – Wacana menjadikan Juni sebagai Bulan Pancasila tidak hanya berhenti pada seremoni. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendorong momentum Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bernegara.
Usulan tersebut disampaikan Sugiat dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menilai kajian komprehensif penting dilakukan, terutama untuk melihat sejauh mana Pancasila diterapkan dalam berbagai sektor setelah era reformasi.
“Saya ingin pascapertemuan ini, kalau tidak ada anggaran dari BPIP ya sudahlah, karena semangat kita bersama patungan pun jadi. Tapi mudah-mudahan ada anggarannya, Juni nanti kita buat Bulan Pancasila, kita bahas semua cara kita bernegara,” kata Sugiat.
Menurutnya, pembahasan tersebut harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan hingga sosial budaya. Ia mempertanyakan apakah praktik di bidang-bidang tersebut sudah benar-benar mencerminkan nilai Pancasila.
“Kita bahas apakah ekonomi kita berpancasila? Apakah politik kita berpancasila? Apakah pendidikan kita berpancasila? Bahkan, apakah sosial budaya kita berpancasila?” ujarnya.
Sugiat menambahkan, hasil kajian yang disusun dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif itu nantinya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia juga mengusulkan agar temuan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai gambaran kondisi riil kehidupan berbangsa.
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Bulan Pancasila diisi dengan rembuk nasional yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha hingga pemerintah. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog terbuka untuk merumuskan metodologi dan langkah konkret implementasi Pancasila ke depan.
“Sehingga terjadi dialog yang benar-benar dari hati ke hati dan kemudian itu menjadi momentum, ini Pancasila bukan hanya abad ke-21, ke depan kerangka metodologi dan kerangka aksinya bagaimana,” kata Willy.
Menanggapi usulan tersebut, Yudian menyatakan BPIP siap menindaklanjutinya, termasuk mengupayakan penganggaran kegiatan dan penyelenggaraan rembuk nasional pada Bulan Pancasila. “Ini tentu akan kami jadikan momentum seperti harapan tadi. BPIP supaya menganggarkan ini, sekalian dengan rembuk nasional,” ujarnya.
