Limboto – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai memperkuat langkah pencegahan intoleransi melalui rapat Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang digelar di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (5/5/2026).
Rapat dibuka langsung Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, M. Syamsul Burhan Ismail. Dalam forum itu, isu moderasi beragama hingga stabilitas sosial menjadi fokus utama pembahasan.
Meski Gorontalo selama ini dikenal sebagai daerah religius dengan julukan “Serambi Madinah”, pemerintah daerah menilai potensi gesekan sosial berbasis intoleransi tetap harus diantisipasi sejak dini.
Syamsul menegaskan FKUB memiliki posisi penting dalam menjaga harmoni masyarakat di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
“FKUB merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam merawat kerukunan umat beragama,” kata Syamsul.
Forum tersebut juga mengkritisi pola penanganan isu toleransi yang selama ini dinilai lebih banyak dibahas setelah muncul persoalan. Peserta rapat mendorong ruang dialog lintas agama dilakukan secara rutin agar potensi konflik bisa dicegah lebih awal.
Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap rekomendasi dan fungsi FKUB disebut masih belum merata. Karena itu, koordinasi antara FKUB dan Kementerian Agama diminta lebih aktif, terutama dalam memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
Media sosial turut menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Platform digital dinilai belum optimal digunakan sebagai sarana edukasi toleransi. Sebaliknya, media sosial justru kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi provokatif dan paham intoleran.
Forum juga menyinggung persoalan pendirian rumah ibadah non-Muslim yang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di sisi lain, peserta rapat menilai nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo perlu kembali diperkuat sebagai fondasi menjaga kerukunan antarumat beragama.
Kesbangpol menilai stabilitas sosial dan toleransi menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, peran FKUB diharapkan tidak hanya hadir saat konflik muncul, tetapi aktif membangun komunikasi dan edukasi di tengah masyarakat.
