SORONG – Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak cukup dilakukan melalui pengawasan dan deteksi dini. Upaya tersebut juga perlu disertai pembinaan sosial, pendidikan keterampilan, serta pemberian kesempatan bagi generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Pendekatan itu menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pemerintah daerah mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran paham radikalisme sekaligus menangani persoalan sosial yang dapat meningkatkan kerentanan sebagian anak muda.
Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengungkapkan bahwa sekitar enam orang yang terpapar radikalisme saat ini tengah menjalani pembinaan dengan pendampingan Densus 88 Antiteror Polri dan Dinas Sosial.
Informasi tersebut disampaikan George dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bertema “Generasi Papua Barat Daya yang Toleran, Cinta Damai, Tangkal Radikalisme dan Cegah Terorisme” di Hotel Belagri, Kota Sorong, Jumat (23/10/2026).
“Saat ini ada sekitar enam orang yang terpapar radikalisme. Mereka sementara dibina oleh teman-teman dari Densus dan juga Dinas Sosial untuk memulihkan mereka kembali,” ujarnya.
Menurut George, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Papua Barat Daya yang menjadi pintu gerbang Tanah Papua membutuhkan pendekatan berkelanjutan agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki ketahanan terhadap pengaruh paham kekerasan dan intoleransi.
Namun, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat keamanan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai lembaga terkait diperlukan untuk mengenali persoalan di lapangan serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah dan kelompok yang membutuhkan perhatian dapat dilakukan secara lebih terarah. Pendekatan tersebut juga memungkinkan pemerintah menghubungkan upaya pencegahan dengan program pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan sosial.
Selain memperkuat deteksi dini, Kesbangpol Papua Barat Daya merencanakan program pembinaan bagi anak-anak putus sekolah dan kelompok rentan yang menghadapi persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan zat seperti aibon, bensin, dan narkoba. Program ini diharapkan dapat didukung melalui Dana Otonomi Khusus pada 2027.
George menjelaskan, program tersebut dirancang untuk membuka kesempatan bagi peserta agar dapat memulihkan kondisi sosial, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kemandirian. Salah satu pendekatan yang disiapkan ialah pendidikan vokasi yang disertai pembinaan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing serta pelatihan keterampilan bersertifikat.
Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan dapat memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan sesuai dengan bidang keterampilan yang dikuasai. Dengan demikian, pembinaan tidak berhenti pada pendampingan, tetapi dilanjutkan dengan upaya membuka akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang lebih mandiri.
“Mereka harus kita pulihkan dan selamatkan serta diberikan ruang untuk membangun kembali rasa percaya diri melalui pendidikan vokasi,” kata George.
Pendidikan vokasi dipandang sebagai salah satu cara untuk memperluas pilihan masa depan bagi anak muda yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, peserta diharapkan memiliki bekal untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi secara produktif di masyarakat.
Pendekatan ini juga menempatkan pemulihan sosial sebagai bagian penting dari pencegahan. Anak-anak putus sekolah maupun mereka yang menghadapi persoalan penyalahgunaan zat membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kerentanan sosial tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam radikalisme, sehingga program pembinaan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan tanpa memberikan stigma.
Untuk tahap awal, Kesbangpol Papua Barat Daya telah memetakan sembilan wilayah di Kota Sorong sebagai sasaran program pembinaan. Pelaksanaannya direncanakan melibatkan pemerintah distrik dan kelurahan, lembaga keagamaan, Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta unsur TNI dan Polri.
George menjelaskan, Kota Sorong menjadi prioritas karena berstatus sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya sekaligus menghadapi sejumlah persoalan sosial. Di antaranya adalah pemalangan jalan dan aksi pembakaran ban yang membutuhkan penanganan melalui koordinasi pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.
Melalui program pembinaan yang terintegrasi, pemerintah berharap persoalan sosial dapat ditangani tidak hanya ketika berkembang menjadi gangguan ketertiban, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan pemberdayaan sejak awal.
Setelah pelaksanaan program di Kota Sorong menunjukkan hasil, Kesbangpol akan mempertimbangkan perluasan kegiatan ke kabupaten lain di Papua Barat Daya. Perluasan tersebut diharapkan mengikuti evaluasi pelaksanaan tahap awal dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Rencana ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme dan terorisme perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan sosial. Deteksi dini tetap penting, tetapi harus dilengkapi pendidikan, pendampingan, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama dengan keluarga dan masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap generasi muda memiliki ruang lebih luas untuk belajar, mengembangkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, dan berkontribusi bagi daerah. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat toleransi, menjaga kehidupan masyarakat yang damai, dan mengurangi kerentanan sosial yang dapat menghambat masa depan generasi muda.
