SORONG – Papua Barat Daya dikenal sebagai pintu gerbang Tanah Papua. Tapi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi ini, posisi strategis itu juga berarti satu hal: kewaspadaan harus dua kali lipat.
Dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Belagri Hotel Sorong, Jumat (23/10/2026), Kesbangpol menegaskan bahwa mencegah radikalisme tidak cukup hanya dengan mengawasi.
“Papua Barat Daya merupakan pintu gerbang Tanah Papua. Karena itu, kita perlu mewaspadai masuknya paham radikalisme dan terorisme di wilayah ini,” kata Plt. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, usai membuka kegiatan.
George mengungkapkan, saat ini ada sekitar enam orang yang terpapar radikalisme dan sedang menjalani pembinaan oleh Densus 88 bersama instansi sosial. Pembinaan itu diarahkan untuk pemulihan, bukan sekadar penindakan.
Namun fokus utama rapat ini bukan pada enam orang itu. Fokusnya pada ribuan anak muda lain yang masih bisa diselamatkan sebelum terpapar.
Menurut George, anak muda tidak hanya perlu dipantau, tapi juga perlu diberi alasan untuk optimis. Karena itu, Kesbangpol menyiapkan program pemberdayaan yang menyentuh akar persoalan sosial: pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan.
“Program tersebut akan diarahkan pada pendidikan vokasi, pembinaan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing, hingga pelatihan dan sertifikasi keterampilan,” ujarnya.
Sasarannya jelas: anak putus sekolah dan generasi muda yang rentan secara sosial. Mereka akan dilatih sesuai bakat dan kebutuhan industri, lalu disalurkan ke perusahaan sesuai kompetensi.
Pendekatannya lintas sektor. Pemerintah distrik dan kelurahan, tokoh agama, lembaga pelatihan kerja, hingga TNI-Polri dilibatkan. Sembilan wilayah di Kota Sorong sudah dipetakan sebagai sasaran awal.
Program ini direncanakan mulai direalisasikan pada 2027 dan berjalan berkelanjutan selama 5 hingga 10 tahun ke depan — bukan program sesaat.
“Pencegahan radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas pemerintah. Kita membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menyelamatkan generasi muda, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang kerja,” tegas George.
Rapat koordinasi itu sendiri diikuti pengurus FKPT PBD, perwakilan guru, siswa, mahasiswa, dosen, dan instansi terkait. Keterlibatan unsur pendidikan diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memperluas peran generasi muda sebagai penjaga perdamaian.
Lewat pendekatan ini, Kesbangpol PBD ingin menggeser paradigma pencegahan: dari sekadar deteksi ancaman, menjadi penguatan ketahanan masyarakat. Pendidikan, dialog lintas agama, keterampilan, dan kesempatan kerja dipandang sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
Di Sorong, pesan yang disampaikan sederhana tapi dalam: anak muda yang punya masa depan, tidak mudah ditawari masa depan palsu oleh ideologi kekerasan.
