JAKARTA – Terorisme, kejahatan lintas negara, dan penipuan daring kini bergerak lebih cepat dari batas negara manapun. Itulah yang membuat Indonesia dan Australia memilih untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Dalam pertemuan ke-12 Indonesia- Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Jakarta, Kamis (22/10/2026), kedua negara sepakat memperdalam kemitraan strategis di bidang hukum dan keamanan.
Pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman bersama Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.
Hasilnya adalah pernyataan bersama yang mencakup enam bidang utama: kemitraan strategis, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, penguatan keamanan perbatasan, dan keamanan siber.
“Di antaranya penguatan kemitraan strategis, penguatan keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, penguatan keamanan perbatasan, dan keamanan siber,” kata Dudung dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Bagi Indonesia, kerja sama ini bukan sekadar diplomasi. Dudung menegaskan, ancaman keamanan yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan oleh satu negara.
“Bagi Indonesia, kerja sama dengan Australia ini penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, dan menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, tetapi memerlukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang erat,” ujarnya.
Delegasi Indonesia melibatkan Kementerian Luar Negeri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPT, Polri, hingga BSSN. Sementara Australia hadir dengan AFP, Maritime Border Command, Australian Border Force, dan lembaga terkait lainnya.
Tony Burke menegaskan, semua agenda itu bermuara pada satu tujuan yang sama.
“Kami membahas banyak isu hari ini, namun semuanya memiliki satu kesamaan: semuanya berkaitan dengan upaya melindungi keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia serta rakyat Australia,” katanya.
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian adalah pemberantasan pusat penipuan daring atau scam center. Kejahatan ini menjadi contoh paling nyata dari kejahatan tanpa batas: pelaku di satu negara, pusat operasi di negara lain, aliran dana melintasi banyak yurisdiksi, dan korban tersebar di seluruh dunia.
Australia menegaskan komitmennya untuk membantu Polri menemukan dan menindak pusat-pusat penipuan tersebut.
“Saat ini, kami memberikan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk melakukan segala upaya guna menemukan pusat-pusat penipuan tersebut dan kemudian mengambil tindakan terhadapnya,” kata Tony.
Tidak hanya lewat operasi kepolisian, Australia juga mengerahkan AUSTRAC — lembaga intelijen keuangan Australia — untuk menelusuri aliran dana dari jaringan penipuan. Pelacakan keuangan menjadi kunci karena penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga memotong jalur uang hasil kejahatan.
“Di pusat-pusat penipuan daring tersebut, terdapat para korban yang menjadi sasaran langsung aktivitas mereka. Selain itu, ada pula korban penipuan yang tersebar di seluruh dunia,” ujar Tony.
Ia menegaskan, kerja sama ini sebenarnya sudah berjalan sebelum pertemuan bilateral digelar. Pertemuan ke-12 ini menjadi penegasan untuk melanjutkan dan memperdalamnya.
“Di mana pun pusat-pusat penipuan ini berada, semuanya merupakan masalah bagi seluruh dunia. Sebagai sahabat Indonesia, Australia sepenuhnya berdiri dalam solidaritas bersama Indonesia dan ingin membantu menumpas serta memberantas pusat-pusat penipuan tersebut,” pungkasnya.
Tony juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi mutakhir melalui kemitraan yang semakin erat.
“Hal yang perlu kita lakukan dan yang telah kita bicarakan hari ini, adalah terus memanfaatkan teknologi mutakhir, terus mengerahkan kapabilitas terbaik, namun melakukannya berlandaskan kemitraan yang semakin mendalam setiap tahunnya, serta persahabatan yang semakin erat setiap tahunnya,” ujarnya.
“Saya tidak ragu bahwa kedaulatan negara-negara kita telah diperkuat melalui pertemuan hari ini. Keamanan masyarakat kita telah ditingkatkan melalui pertemuan hari ini. Keselamatan rakyat Indonesia dan rakyat Australia semakin terjamin melalui pertemuan hari ini,” tambahnya.
Dari Bilateral ke Regional
Setelah pertemuan bilateral, Indonesia dijadwalkan melanjutkan agenda ke pertemuan multilateral ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) yang diikuti delapan negara.
Dudung berharap, rangkaian pertemuan ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.
“Forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara, sekaligus membangun kawasan yang lebih aman dan stabil. Harapan kita, rangkaian pertemuan ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi keamanan masyarakat dan kepentingan kedua negara maupun kawasan,” ujar Dudung.
