Jakarta – Pemerintah mulai memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah efisiensi internal dan penguatan sistem pengawasan. Strategi tersebut ditempuh untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengidentifikasi potensi penghematan anggaran yang cukup besar dari sisi internal organisasi. Efisiensi tersebut, menurutnya, merupakan inisiatif BGN sendiri sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam media briefing pada 26 Juni 2026 lalu, Purbaya menegaskan penghematan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas makanan maupun target penerima manfaat Program MBG.
Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih optimal melalui pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih independen. Kementerian Keuangan akan memanfaatkan jaringan unit vertikalnya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memantau pelaksanaan program di daerah.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan membentuk tim yang secara berkala melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan atas permintaan Kepala BGN agar proses pengawasan dilakukan oleh pihak yang independen sehingga menghindari potensi benturan kepentingan.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang mengawasi bukan bagian sendiri, melainkan dari Kemenkeu. Kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri, rawan ada vested interest,” ujar Purbaya.
Hasil pengawasan nantinya akan disampaikan secara berkala kepada Kepala BGN sebagai dasar evaluasi. Pemerintah juga menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan satuan pelayanan yang tidak memenuhi standar.
“Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek. Kepala BGN juga menyampaikan, jika rekomendasi menunjukkan hasil buruk, maka layanan boleh langsung ditutup,” katanya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program direncanakan berlangsung setiap dua bulan. Selain fungsi pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap membantu penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di lapangan.
Empat Fokus Efisiensi
Di sisi lain, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan efisiensi anggaran tidak identik dengan pengurangan layanan.
Dalam konferensi pers pada beberapa waktu lalu, ia menjelaskan BGN telah menyusun sejumlah langkah strategis agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif tanpa mengurangi sasaran program.
Empat langkah yang menjadi fokus BGN meliputi penajaman sasaran penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran, moratorium pembukaan dapur baru untuk sementara waktu, pembenahan dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar mutu dan pelatihan SDM, serta optimalisasi pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema yang lebih efisien.
Nanik mengatakan proses evaluasi anggaran akan terus dilakukan seiring pelaksanaan program.
“Yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami konsen. Meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan kualitas gizi penerima manfaat tetap menjadi prioritas. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperkuat pendampingan tenaga ahli gizi di lapangan agar standar nutrisi tetap terjaga meskipun anggaran lebih efisien.
Jaga Stabilitas Fiskal
Menurut Purbaya, efisiensi dalam Program MBG turut memperkuat kondisi fiskal nasional. Dengan pengelolaan belanja yang lebih disiplin, pemerintah optimistis defisit APBN tetap berada di bawah batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Harusnya kalau tidak ada pengalihan pembiayaan, defisit fiskal kita akan turun. Namun yang paling jelas, kondisi fiskal saat ini sangat aman. Defisit tidak akan melebihi tiga persen, itu hampir pasti,” katanya.
Kondisi tersebut juga diperkuat oleh perkembangan eksternal, termasuk tren penurunan harga minyak mentah dunia yang dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap belanja subsidi energi.
Pemerintah berharap kombinasi efisiensi internal dan kondisi ekonomi global yang lebih kondusif mampu meningkatkan kredibilitas pengelolaan APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Ekonom Minta Reformasi Berlanjut
Meski menyambut positif langkah pembenahan tata kelola MBG, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar reformasi fiskal tidak berhenti pada satu program saja.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai efisiensi pada MBG merupakan perkembangan yang baik. Namun, menurutnya, ruang fiskal nasional masih menghadapi tekanan akibat besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis lainnya.
“Memang kita melihat ada perbaikan dari sisi MBG, tapi di sektor-sektor lain kita belum melihat adanya perbaikan yang meaningful,” ujarnya.
Pemerintah memastikan penyempurnaan Program MBG akan terus dilakukan secara bertahap melalui evaluasi rutin, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan. Langkah efisiensi yang ditempuh diarahkan bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan penggunaan anggaran negara semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
