Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan percepatan pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten dan kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat intervensi pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Data tersebut kemudian dipadankan dengan sebaran dapur MBG yang telah dibangun maupun yang masih dalam tahap persiapan.
“Kami menerima daftar daerah dengan angka stunting tinggi dari Menteri Kesehatan, kemudian kami cocokkan dengan data dapur MBG yang sudah ada. Dari situ kami bisa mengetahui wilayah mana yang sudah siap beroperasi dan mana yang masih membutuhkan pembangunan dapur baru,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, apabila di daerah prioritas telah tersedia fasilitas dapur MBG, BGN akan mempercepat proses aktivasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera dimulai. Sebaliknya, jika wilayah dengan angka stunting tinggi belum memiliki SPPG, pembangunan dapur baru akan menjadi prioritas.
“Kalau dapurnya sudah tersedia, kami percepat operasionalnya. Tetapi jika belum ada, kami akan memprioritaskan pembangunan dapur di wilayah tersebut,” katanya.
Sudaryono menjelaskan, langkah tersebut menjadi fokus utama BGN dalam beberapa pekan ke depan. Percepatan operasional dapur MBG diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik yang menjadi sasaran program.
Ia mengakui sebagian daerah dengan tingkat stunting tinggi berada di kawasan yang relatif terpencil dan memiliki tantangan geografis. Namun, kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan MBG.
“Kami akan memastikan dapur-dapur MBG di wilayah dengan tingkat stunting tinggi maupun sangat tinggi dapat segera beroperasi sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan daftar kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting tinggi kepada BGN sebagai acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Budi, data tersebut berasal dari berbagai sistem pemantauan kesehatan, termasuk hasil pendataan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan intervensi gizi secara lebih tepat sasaran.
Dengan mengintegrasikan data kesehatan dan perluasan jaringan dapur MBG, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di berbagai daerah prioritas.
