MAGELANG – Kota Magelang, Jawa Tengah, dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi contoh kehidupan masyarakat yang mampu merawat keberagaman agama. Di tengah perbedaan keyakinan, masyarakat dinilai tetap dapat membangun persaudaraan melalui gotong royong dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.
Pandangan tersebut dikemukakan Alisa Wahid, putri sulung almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Diskusi Publik Lintas Iman yang digelar Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Minggu (9/8/2026).
Diskusi mengangkat tema “Merawat Harmoni, Menguatkan Indonesia: Moderasi Beragama untuk Persaudaraan Kebangsaan”. Forum tersebut mempertemukan tokoh dari berbagai latar belakang untuk membicarakan tantangan menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk.
Alisa mengatakan keberagaman telah menjadi bagian dari identitas Kota Magelang sejak lama.
“Keberagamannya sangat kuat, sekolah-sekolah berbasis agama juga banyak. Jadi Magelang sebagai wilayah yang mengedepankan toleransi penting sekali untuk dirawat,” ujar Alisa.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Magelang untuk menunjukkan praktik kerukunan yang dapat dipelajari daerah lain.
“Jadi Kota Magelang ini kita bisa memberikan model bagi kerukunan di Indonesia,” imbuhnya.
Hadir juga dalam kegiatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, Sekretaris Badan Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Dr Wawan Djunaedi; Ketua Umum Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang, Romo Rosarius Sapto Nugroho; serta Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, menyebut Kota Magelang sebagai salah satu daerah yang dapat menunjukkan bagaimana keberagaman agama tidak harus menjadi sumber perpecahan.
“Masing-masing agama memiliki keyakinan dan umatnya. Namun, dalam persaudaraan tetap sama, bergotong royong untuk masyarakat lebih luas, menjadikan situasi aman, tenteram, dan nyaman bagi ibadah apa pun agamanya,” ujar Wibowo.
Dalam forum tersebut, Wibowo membawa kabar positif mengenai perkembangan indeks kerukunan umat beragama. Ia menyebut indeks kerukunan nasional mencapai 77,89 poin, angka tertinggi dalam 11 tahun sejak Kementerian Agama mulai mengembangkan indeks tersebut.
“Ini menjadi kabar gembira. Sejak dibuat indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama RI, dalam 11 tahun terakhir, ini yang paling tinggi di Indonesia,” kata Wibowo.
Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh persoalan kerukunan telah selesai. Wibowo menilai masih terdapat aspek yang membutuhkan perhatian, terutama mengenai kebersamaan antarumat beragama.
Ia menyebut indeks toleransi berada pada angka 88,82 poin, kesetaraan 79,35 poin, sedangkan kebersamaan baru mencapai 65,49 poin.
“Kalau indeks kebersamaan baru 65,49 poin, hal itu menjadi PR bagi kita semua,” tegasnya.
Menurut Wibowo, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak cukup hanya diwujudkan dengan membiarkan kelompok lain menjalankan keyakinannya. Kerukunan perlu dilanjutkan dengan membangun interaksi, kerja sama, dan kepedulian lintas agama dalam kehidupan sehari-hari.
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menilai forum lintas iman tersebut menjadi ruang positif untuk memperkuat komunikasi antarumat beragama. Meski kegiatan digagas FMKI, peserta yang diundang berasal dari berbagai kelompok agama.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat.
Damar berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat harus terus menjaga harmonisasi dan toleransi, kemudian diwujudkan secara nyata. Kebersamaan antarumat beragama harus terus ditingkatkan,” ujar Damar.
Diskusi lintas iman tersebut pada akhirnya menempatkan Magelang bukan hanya sebagai daerah dengan tingkat toleransi yang baik, tetapi juga sebagai ruang untuk menguji bagaimana keberagaman diterjemahkan menjadi kerja sama nyata.
Tantangannya kini adalah mengubah toleransi yang sudah relatif kuat menjadi kebersamaan yang lebih nyata. Sebab, kerukunan tidak hanya diukur dari seberapa jauh masyarakat mampu menerima perbedaan, tetapi juga dari kemauan untuk bekerja bersama ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan seluruh warga.
