Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis menekankan pentingnya para dai dan pengurus masjid dapat menjaga ukhuwah umat di tahun politik.
Dia mengingatkan agar masjid tidak digunakan sebagai arena politik praktis. “Para dai dan DKM hendaknya dapat menjadikan masjid sebagai pusat penyatuan umat di tahun politik ini, mengingat biasanya di tahun-tahun politik banyak pihak yang ingin mencari suaranya di masjid, bahkan tak jarang ada calon tertentu yang rajin ke masjid menjelang pemilu dan saat tidak jadi tidak pernah ke masjid lagi,” ujar dia dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (29/5/2023).
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan silaturahim yang digelar Komisi Dakwah MUI Kota Bandung, bekerjasama dengan Universitas Pasundan (Unpas). Silaturahim bersama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Dai se-Bandung Raya ini berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Pasundan Bandung.
Kegiatan itu mengangkat tema “Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwwah di Tahun Politik”. Dalam paparannya, Kiai Cholil menjelaskan perbedaan antara politik identitas dan identitas politik.
Dia menyebut jika yang dimaksud identitas politik, itu boleh. Warga masyarakat boleh memilih pemimpin berdasarkan identitas yang melekat kepadanya, apakah karena satu daerah, satu agama, atau satu kepentingan.
“Yang terpenting tidak memandang orang di luar dirinya itu sebagai musuh atau sampai menghukumi dengan hukum tertentu, misal munafik, kafir dan lain sebagainya. Atau sikap-sikap yang merasa paling benar sendiri,” lanjut dia.
Namun, jika yang terjadi adalah politik identitas, hal ini disebut dilarang. Alasannya, politik identitas adalah sebuah terminologi tentang aktivitas politik yang eksklusif, yaitu memilih preferensi politik berdasar suku, ras, dan agama dengan memandang preferensi pilihan politik di luar itu salah dan dia cenderung memusuhinya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengajak umat Islam hendaknya tidak abstain atau golput saat pemilu karena hal itu dapat membahayakan bangsa. Umat Islam hendaknya menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk memilih pemimpin, bukan mencari musuh atau bahkan membuat permusuhan.
Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019, dia menyebut menjelang pemilu digelar terjadi kerawanan sosial. Kondisi ini terjadi akibat terjadinya politik yang memecah belah umat dan mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antargolongan, dan lain-lain.
“Politik yang dapat memecah belah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI, sebagai negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Kiai Cholil.
Terakhir, dia menegaskan perlu adanya kesepahaman pengelola tempat ibadah. Tempat ibadah baiknya tidak dijadikan sebagai ajang kampanye politik praktis dan ajang penyebaran politik yang dapat memecah belah umat.
Sebaliknya, Kiai Cholil menekankan, tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu.
Ketua Komisi Dakwah MUI KH Ahmad Zubaidi, MA, menjelaskan pentingnya para DKM memiliki manajemen dakwah di masjid agar dakwah dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk tahun politik.
Kiai Zubaidi mengingatkan bahwa posisi para dai sangat strategis karena para dailah yang memiliki akses dengan umat sangat luas dan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan umat karena itu para dai harus dapat mengambil posisi sebagai penengah seandainya terjadi ketegangan politik ataupun bahkan konflik.
“Agar para dai dapat berdakwah dengan benar maka hendaknya para dai berdakwah dengan semangat dakwah Islam wasathiyah,” ujar dia.
Irjen Pol (Pur) Hamli dalam paparannya mengingatkan agar semua komponen masyarakat tetap mewaspadai jangan sampai pemilu disusupi oleh kelompok teroris. “Terorisme itu bukan rekayasa, faktanya ada, mereka yang terlibat terorisme motivasinya adalah mati syahid dan ingin mendapatkan bidadari di surga,” kata Irjen Pol (Pur) Hamli.
Untuk itu Hamli meminta agar para dai dan DKM ikut mencermati di lingkungan masing-masing jika ada gerakan-gerakan mencurigakan segera laporkan ke pihak berwajib, di samping itu para dai dan DKM juga dapat mengkounter terorisme dengan dakwah yang mencerahkan dan dakwah Isalm wasathiyah sebagaimana disampaikan MUI.
Juga hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Kota Bandung Prof Dr KH Miftah Faridl, Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr Ir Edy Yusuf, KPU Kota Bogor dan juga beberapa pengurus paguyuban Pasundan.
