Bogor – Nadhliyin atau warga Nahdlatul Ulama wajib kedepankan politik ihsan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Dr KH Samsul Ma’arif usai Muskerwil ke 3, PWNU DKI Jakarta di Villa Bukit Vinus Caringin Bogor Jawa Barat, 27-28 November 2023.
“Politik ihsan adalah praktik politik kebaikan di atas rata-rata, menjadikan Pemilu dan Pilpres sebagai ikhtiar untuk memilih pemimpin yang jujur, amanah, aspiratif dan cerdas serta lewat proses penyelenggaraan yang jujur, adil tanpa kecurangan,” ujar Samsul.
“Ikhtiar mewujudkan pemilu yang berkwalitas dan bermartabat adalah bagian dari politik kebangsaan, dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres berkwalitas dan bermartabat,” imbuhnya.
Menurut alumni Pesantren Tebuireng, Jombang ini, warga nahdliyin jangan hanya berada di Politik Ma’ruf yakni sekadar ikut memilih sesuai dengan apa yang diinginkan serta Pemilu dan Pilpres bisa dilaksanakan dengan lancar. Tapi Pemilu dan Pilpres sudah harus berada di peringkat utama yakni Politik Ihsan. Apalagi berada di wilayah politik mungkar, yaitu politik jahat, nakal dan penuh kecurangan dan kita membiarkan itu semua, itu bukan nahdliyin.
“Kita harus menjadi teladan dalam Pileg dan Pilpres. Keteladanan dalam kehidupan selalu dibutuhkan sepanjang masa, termasuk keteladanan dalam berpolitik. NU sebagai perkumpulan keagamaan dan perkumpulan kemasyarakatan terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam perjalanan proses demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan pemilu legsilatif dan pilpres tahun 2024,” ujar Doktor dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
Ia menilai, demokrasi melalui pemilu legsiatif dan pilpres adalah sarana untuk mendapatkan pemimpin. Apalagi memilih pemimpin (nashbul imamah) dalam pandangan Islam, adalah kwajiban kita semua.
“Jika kita menginginkan bangsa ini besar dan maju, maka syarat utama adalah mempunyai pemimpin yang betul-betul berkwalitas, baik kapabilitas maupun integritasnya. Pemimpin yang berkwalitas dan berintegritas hanya akan lahir dari penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres yang berkwalitas juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelas Kiai Samsul , NU berkewajiban untuk mendorong secara konsisten penyelenggaran Pileg dan Pilpres 2024 ini betul- betul berkwalitas dan bermartabat. NU secara kelembagaan dan warga nahdliyin harus menjadi juru kampanye untuk mendakwahkan kepada umat agar pemilu betul-betul jurdil, bebas dari praktik kecurangan, bersih dari politik uang dan politik transaksional. “NU juga harus bisa menjadi pengawas dan wasit yang berwibawa,” tandasnya.
