Karanganyar – Apresiasi tinggi diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum atas capaian zero terrorist attack 2023-2024 di Indonesia. Di tahun 2025 yang segera datang, BNPT diharapkan perkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.
Apresiasi itu diberikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, S.E, M.M. Ia mengatakan dengan strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rinto Subekti di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Menurut Rinto, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik, di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain. Menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.
Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik Gubernur maupun Bupati, Walikota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan. “Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan.”
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ini menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945. “Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” kata Rinto.
Selain itu, Rinto menambahkan, BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization. Terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.
“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tegas Rinto.
Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.
