Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) bukan hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi warga.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai sektor. Setiap dapur MBG, kata Rudy, mampu menyerap sekitar 50 orang pekerja, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga tenaga distribusi.
“Jika 570 dapur MBG beroperasi, maka akan tercipta sekitar 28.500 lapangan kerja di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy di Cibinong, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada efisiensi anggaran dan kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah bekerja lebih cermat, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal pada penyusunan APBD 2026.
Rudy menyebut sedikitnya ada empat tantangan utama yang harus diantisipasi, yakni potensi pemotongan dana transfer pusat, pengurangan bantuan iuran BPJS dari pemerintah provinsi, peniadaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pembebanan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru yang kini ditanggung penuh APBD.
“Efisiensi belanja wajib dan integrasi antarperangkat daerah menjadi kunci. Semua program harus saling menopang, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sebagai contoh, Rudy menyebutkan sinergi antar dinas dapat dilakukan secara konkret. Dinas Koperasi, misalnya, bisa memberikan pelatihan pembuatan sepatu kepada masyarakat, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, sementara Dinas Pendidikan dapat menggunakan produk tersebut sebagai seragam sekolah.
“Dengan model integrasi seperti ini, uang daerah tidak habis untuk kegiatan seremonial, tetapi benar-benar berputar di masyarakat,” tuturnya.
Selain menciptakan lapangan kerja, pelaksanaan Program MBG juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Rudy menilai keberlanjutan program ini akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor pada 2026.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal bagaimana kebijakan publik bisa menggerakkan ekonomi warga secara nyata,” pungkasnya.
