Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para tokoh lintas agama untuk terus memperkuat kerukunan sekaligus memaknai ulang konsep toleransi beragama.
Menurut Menag, toleransi tidak lagi cukup dipahami sebagai kompromi atas perbedaan, tetapi perlu diarahkan pada pencarian persamaan nilai antarumat.
“Kalau toleransi itu, kesannya, image-nya, kita seolah-olah ada unsur dipaksa untuk memberikan suatu pengakuan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita,” ujar Menag di Jakarta, Selasa.
Redefinisi toleransi itu, kata Menag, menjadi kunci menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat diplomasi religius Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menag menilai standar toleransi yang selama ini ada tidak lagi memadai. Toleransi kerap dipersepsikan secara pasif dan mengandung kesan paksaan untuk menerima perbedaan yang belum tentu selaras dengan hati nurani.
Karena itu, wilayah gesekan akibat perbedaan harus diperkecil dengan memperluas ruang perjumpaan dan mencari persamaan substansial antarajaran agama. Tradisi pengajaran agama yang terlalu menekankan perbedaan perlu diubah menuju pemahaman bahwa ajaran moral, etika, dan kisah spiritual universal memiliki banyak titik temu.
“Sebetulnya, kalau kita mau jujur, wilayah toleransi semacam itu bisa diperkecil. Apa yang selama ini kita anggap berbeda, sesungguhnya jangan-jangan tidak berbeda, hanya persepsi kita yang terlalu membedakannya satu sama lain,” katanya.
Gagasan itu berangkat dari dinamika ketidakpastian global. Saat ini banyak negara di Eropa hingga Afrika mengalami kemunduran ekonomi, inflasi tinggi, dan kelangkaan energi.
Sebaliknya, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6 persen, inflasi terkendali, dan cadangan pangan yang mencukupi.
Menurut Menag, ketahanan Indonesia di tengah paceklik global tidak lepas dari kontribusi pemimpin agama yang konsisten menenangkan umat di akar rumput.
Selain untuk kerukunan di dalam negeri, nilai persatuan antarumat juga menjadi modal penting bagi diplomasi religius Indonesia di tingkat internasional.
“Pendekatan diplomasi formal melalui lembaga dunia seperti PBB kerap mengalami jalan buntu dalam meredam konflik global. Sebaliknya, diplomasi religius yang menyentuh hati nurani, humanity is only one, terbukti mampu membangun kesadaran kolektif kemanusiaan tanpa memandang sekat suku, ras, atau agama,” ujarnya.
Di samping krisis ekonomi dan geopolitik, Menag juga mengingatkan tantangan masa depan seperti disrupsi teknologi berupa artificial super intelligence hingga persoalan moral generasi muda.
Untuk menghadapinya, Kemenag mendorong konsolidasi wadah cendekiawan lintas agama, mulai dari Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, hingga Khonghucu, untuk bersama merumuskan strategi kebangsaan.
“Dengan kolaborasi lintas iman yang kuat, Indonesia optimistis mampu berdiri kokoh sebagai teladan kerukunan beragama bagi dunia,” katanya.
