Bantaeng — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pencapaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, melainkan juga dari kemampuan daerah dalam membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Tamsil saat berdialog dengan mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11).
“Program ini harus dipahami sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng punya potensi besar menjadi model pelaksanaan MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan berbasis potensi lokal,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, capaian program MBG yang telah menjangkau lebih dari 41 juta penerima manfaat harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas menu dan keseimbangan gizi agar manfaat program dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam kunjungannya ke fasilitas SPPG di Jalan Gagak, Bantaeng, Tamsil meninjau langsung area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan. Ia berdialog dengan para pengelola dan relawan dapur, serta menekankan pentingnya sertifikasi laik higienis dan sanitasi (SLHS) untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program.
Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng, menyampaikan bahwa pelaksanaan program di wilayahnya berjalan positif. Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen menjaga mutu bahan pangan dan kebersihan dapur sekaligus memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan makanan.
“Semua SPPG di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas di setiap dapur MBG,” tutur Sahabuddin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyaluran gizi tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menutup kunjungannya, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ia berharap Bantaeng dapat menjadi contoh daerah yang sukses menggabungkan pemenuhan gizi anak, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kemandirian pangan masyarakat.
