Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan menghadapi tantangan keterbatasan tenaga ahli gizi melalui penguatan kerja sama lintas pihak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa isu minimnya jumlah ahli gizi bukan fokus utama dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam penguatan program gizi nasional.
Menurut data Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), jumlah ahli gizi saat ini baru mencapai sekitar 16.000 orang, dan sebagian besar sudah terlibat dalam berbagai program pemerintah. Meski jumlahnya belum ideal, BGN menegaskan hal itu tidak menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik mengatakan keberadaan ahli gizi tetap diperlukan, terutama untuk memastikan pendampingan implementasi dan pengawasan standar gizi di daerah. Karena itu, BGN menyiapkan langkah konkret melalui kerja sama resmi dengan Persagi.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci, khususnya dengan Persagi yang memiliki data lengkap mengenai ahli gizi,” kata Nanik.
Kerja sama tersebut mencakup penyusunan rekomendasi distribusi tenaga gizi, pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, serta pendampingan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.
Selain itu, BGN akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling membutuhkan pendampingan ahli gizi agar pelaksanaan program lebih merata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus menutup celah kekurangan tenaga ahli di lapangan.
Meski jumlah tenaga gizi terbatas, BGN memastikan kualitas pelaksanaan MBG tetap terjaga. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan untuk memastikan distribusi menu bergizi tepat sasaran.
Tenaga ahli gizi juga berkontribusi dalam penyusunan menu, pengawasan penyajian makanan, hingga pemantauan dampak kesehatan bagi penerima manfaat. BGN turut mengumpulkan data pelaksanaan di lapangan, termasuk jumlah penerima, kesesuaian standar gizi, serta evaluasi dapur MBG.
Program MBG disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui intervensi gizi terstruktur dan berkelanjutan.
Ke depan, BGN akan memperluas kerja sama dengan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi secara nasional. Rekomendasi Persagi nantinya akan menjadi dasar perencanaan jangka panjang dalam penguatan kebijakan gizi.
“Dengan dukungan semua pihak, kami berharap kebutuhan tenaga ahli gizi dapat terpenuhi dan tersebar merata di seluruh Indonesia,” ujar Nanik.
BGN menyatakan komitmennya memperkuat ekosistem gizi nasional melalui peningkatan kualitas, distribusi, dan sinergi lintas pemangku kepentingan agar program MBG dan kebijakan gizi lainnya dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
