Jakarta – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) berjalan efektif melalui jaringan posyandu di seluruh Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan guna mematangkan skema distribusi MBG di lapangan.
“Karena titik pelaksanaannya berada di posyandu, maka tiga kementerian memiliki tanggung jawab bersama: Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendukbangga,” ujar Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Posyandu dipilih sebagai pusat distribusi karena menjadi layanan kesehatan masyarakat yang sudah mengakar dan melibatkan pemerintah daerah serta kader kesehatan di tingkat desa. Dengan basis tersebut, pemerintah ingin memastikan MBG untuk kelompok rentan dapat terjangkau secara merata.
Wihaji menegaskan bahwa pihaknya juga siap bekerja sama dengan kementerian lain untuk meningkatkan kinerja program di lapangan, terutama agar penyaluran tepat sasaran.
“Selama berkaitan dengan kinerja dan penyelenggaraan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kami bersinergi. Itu arahan langsung dari Presiden,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan kepada para petugas yang setiap hari turun ke lapangan, Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan bantuan berupa motor bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK), penyuluh KB, dan petugas lapangan yang bertugas mendistribusikan MBG dari rumah ke rumah. Bantuan tersebut kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas sekaligus efisiensi kerja.
Wihaji menegaskan bahwa penyuluh KB, PLKB, dan tim pendamping memiliki peran strategis dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima manfaat. “Mereka adalah ujung tombak yang memastikan MBG tepat sasaran,” tutupnya. (Ant)
