Jakarta — Krisis global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling cepat terasa adalah meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan, yang pada akhirnya akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Esther Sri Astuti, S.E., M.Si., menilai dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/20260.
Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Menurut Esther, Program Makan Bergizi Gratis tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik Presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Esther juga menyoroti dampak konflik geopolitik global, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional, terutama pada jalur distribusi energi dan bahan baku industri. Ketika distribusi global terganggu, biaya logistik meningkat dan harga bahan baku impor naik.
Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor sejumlah bahan baku akan terkena dampaknya. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor akan mendorong kenaikan harga produk dalam negeri.
“Jika kondisi ini berlangsung lama, maka inflasi akan meningkat dan daya beli masyarakat bisa tertekan. Pada akhirnya, situasi tersebut juga akan memengaruhi keberlanjutan program sosial pemerintah,” terangnya.
Dalam konteks itu, Esther menekankan bahwa kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis adalah memastikan pasokan bahan baku berasal dari dalam negeri. Ia menyebut bahwa program swasembada pangan dan swasembada energi yang dicanangkan pemerintah menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif. Sumber energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan matahari tersedia melimpah. Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika energi domestik dapat dipenuhi secara mandiri, maka tekanan kenaikan harga energi global tidak terlalu berdampak pada biaya produksi pangan.
Di sektor pangan, Esther mendorong pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur pertanian. Dukungan tersebut meliputi pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, teknologi pertanian modern, akses pembiayaan petani, serta penguatan distribusi hasil panen. Dengan infrastruktur yang memadai, produktivitas pertanian dapat meningkat dan Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan sangat efektif untuk mendukung ketersediaan pasokan lokal MBG.
Ia juga menegaskan bahwa dalam teori ekonomi, suatu negara tidak harus memproduksi semua barang. Negara sebaiknya fokus pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diproduksi lebih efisien. Dalam konteks Indonesia, beras merupakan komoditas yang realistis untuk kembali mencapai swasembada. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil swasembada beras pada tahun 1984, sehingga capaian tersebut bukan hal yang mustahil untuk diulang.
Selain beras, diversifikasi pangan juga perlu didorong. Esther menyebut bahwa tidak semua masyarakat Indonesia bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Komoditas seperti singkong, porang, sukun, dan sagu memiliki potensi besar sebagai alternatif sumber karbohidrat. Dengan dukungan teknologi pengolahan pangan, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk pengganti beras yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi.
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan kunci agar Indonesia tidak terlalu terdampak gejolak global. Jika harga energi dunia meningkat, maka harga gas dan bahan bakar minyak domestik berpotensi ikut naik. Kondisi ini akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Namun jika Indonesia mampu swasembada pangan dan energi, dampak tersebut dapat ditekan sehingga program sosial seperti Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.
Esther juga mengingatkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis berpotensi mengalami pembengkakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program. Salah satu aspek yang perlu ditinjau adalah fokus wilayah sasaran, kecukupan nutrisi, serta standar keberhasilan program.
Ia menilai masih banyak keluhan terkait standar nutrisi dalam program tersebut. Karena itu, pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika terjadi pelanggaran, harus ada sanksi tegas terhadap penyedia layanan.
Sebagai perbandingan, Esther mencontohkan sistem pengawasan keamanan pangan di Belanda. Menurutnya, apabila terjadi kasus keracunan makanan di restoran, inspeksi langsung dilakukan oleh otoritas terkait. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha restoran dapat dicabut. Standar pengawasan ketat seperti itu dinilai perlu diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis karena menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
Selain aspek fiskal dan kualitas program, Esther juga menyoroti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian INDEF, manfaat ekonomi Program Makan Bergizi Gratis justru lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi cenderung didominasi oleh pihak yang memiliki modal besar.
Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka mendapatkan manfaat dari sisi peningkatan permintaan, namun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur atau distribusi.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM tetap penting dalam mendukung keberhasilan program. Namun pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif. Misalnya dengan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengelola dapur, menyediakan pelatihan, serta mendorong kemitraan yang adil antara pengelola program dan pelaku usaha lokal.
Dengan skema yang lebih inklusif, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika ketahanan pangan dan energi diperkuat serta tata kelola program diperbaiki, maka Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan meskipun berada di tengah tekanan krisis global,” tandasnya.
