Oleh ; Ferry Malaka
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang dipromosikan sebagai solusi atas persoalan gizi nasional. Secara moral dan sosial, arah ini patut didukung. Namun berhenti pada narasi “memberi makan” adalah cara paling cepat untuk mengecilkan arti sebuah kebijakan besar. Di balik program ini, sesungguhnya tersimpan satu pertaruhan strategis: apakah negara berani menjadikannya sebagai alat transformasi ekonomi desa, atau sekadar proyek distribusi pangan berskala raksasa.
Sejarah kebijakan pangan Indonesia menunjukkan satu pola berulang. Produksi didorong tanpa kepastian pasar, sementara konsumsi dibiayai tanpa keterikatan pada produksi lokal. Petani menanam dalam ketidakpastian harga, sementara program bantuan sosial justru membuka ruang bagi rantai pasok besar yang jauh dari desa. Hasilnya jelas: desa tetap lemah, negara terus mengeluarkan anggaran, tetapi struktur ekonomi tidak pernah benar-benar berubah.
Dalam konteks itulah, MBG seharusnya dibaca secara berbeda. Ia bukan sekadar program konsumsi, melainkan peluang membangun sistem ekonomi terpadu berbasis desa. Dengan kebutuhan pangan harian yang besar dan berulang, MBG menciptakan sesuatu yang selama ini hilang: permintaan yang pasti. Dan dalam ekonomi, kepastian permintaan adalah fondasi utama untuk membangun produksi yang sehat.
Masalahnya, kepastian permintaan tidak otomatis melahirkan keadilan ekonomi. Tanpa desain tata kelola yang tepat, pasar yang besar justru akan dikuasai oleh pelaku besar. Desa kembali berada di pinggir—menjual bahan mentah dengan margin tipis, sementara nilai tambah dinikmati di luar. Jika ini terjadi, maka MBG hanya akan memperbesar skala masalah lama, bukan menyelesaikannya.
Di sinilah konsep Ekonomi Sirkular menjadi relevan. Desa tidak boleh lagi diposisikan sebagai produsen bahan mentah dalam rantai ekonomi linier. Ia harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang utuh: produksi, pengolahan, distribusi, hingga pengelolaan limbah berlangsung dalam satu siklus. Limbah pertanian kembali menjadi pupuk, sisa konsumsi menjadi pakan atau energi, dan nilai ekonomi berputar di dalam desa itu sendiri.
MBG menyediakan pintu masuk untuk mewujudkan siklus ini. Petani memproduksi berdasarkan kebutuhan nyata, koperasi dan BUMDes mengelola agregasi dan distribusi, sementara dapur MBG menjadi pembeli tetap. Ini bukan sekadar skema teknis, melainkan fondasi bagi lahirnya kedaulatan ekonomi desa.
Namun semua itu hanya akan menjadi konsep di atas kertas jika persoalan tata kelola tidak diselesaikan. Risiko terbesarnya justru terletak pada cara negara mengelola program ini. Jika pendekatan yang digunakan masih bertumpu pada tender besar, vendor terpusat, dan logistik skala korporasi, maka desa tidak akan pernah menjadi pemain utama. Ia hanya akan menjadi pelengkap narasi, bukan subjek pembangunan.
Karena itu, ada beberapa koreksi mendasar yang tidak bisa ditunda. Pertama, kebijakan pengadaan harus diubah secara tegas dengan mewajibkan penyerapan produk desa melalui kontrak jangka panjang. Tanpa kepastian ini, petani tetap berada dalam ketidakpastian lama. Kedua, kelembagaan desa seperti koperasi dan BUMDes harus diperkuat secara profesional, bukan sekadar administratif. Ketiga, integrasi lintas sektor harus menjadi prinsip utama, karena ekonomi desa tidak bisa dibangun secara parsial.
Pada akhirnya, MBG adalah ujian nyata bagi arah kebijakan negara. Apakah kita serius membangun ekonomi dari desa, atau tetap terjebak dalam pola lama yang memusatkan nilai tambah di luar? Pilihan ini tidak netral. Ia akan menentukan apakah desa menjadi pusat pertumbuhan baru atau tetap menjadi wilayah yang bergantung.
MBG tidak boleh berhenti sebagai program makan gratis. Ia harus menjadi strategi negara untuk membangun ekonomi desa yang mandiri, sirkular, dan berdaulat.
Jika keberanian untuk mengubah tata kelola tidak ada, maka yang tersisa hanyalah distribusi makanan dengan biaya besar—tanpa perubahan struktur. Tetapi jika dirancang dengan benar, MBG bisa menjadi titik balik: dari kebijakan konsumtif menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional yang berakar dari desa.
