JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski tengah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaannya. Langkah pembenahan tersebut disebut bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat keberlanjutannya, bukan menghentikan layanan bagi masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.
Menurutnya, setiap program berskala nasional akan menghadapi tantangan dalam tahap implementasi sehingga evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyempurnaan kebijakan.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Dari sebuah gagasan menjadi program operasional tentu akan ada variasi dan persoalan yang perlu diselesaikan,” ujar Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Ia menekankan berbagai kendala di lapangan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program yang telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Masalah bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur. Yang dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Sebagai bagian dari proses penataan, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menata kembali sistem pelaksanaan sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.
Namun, penghentian sementara itu tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan dan telah melayani masyarakat.
Qodari menegaskan kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah tetap membutuhkan dukungan pemenuhan gizi sehingga pelayanan tidak boleh terhenti.
“Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang setiap hari membutuhkan asupan gizi. Karena itu layanan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Saat ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas makanan dan kandungan gizinya, hingga tata kelola pelaksanaan yang melibatkan mitra dan vendor lokal.
Selain meningkatkan kualitas layanan, evaluasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah perubahan skema pembayaran kepada SPPG berdasarkan jumlah riil penerima manfaat, menggantikan sistem pembayaran seragam yang digunakan sebelumnya.
Menurut Qodari, mekanisme tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan untuk memperkuat fondasi program sehingga MBG dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan pembenahan tata kelola yang terus dilakukan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi bantuan pemenuhan gizi jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
