Jakarta – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bermasalah pada aspek tata kelola, tetapi juga memiliki potensi korupsi yang cukup besar sejak tahap perencanaan.
Ia menyebut sejak awal desain kebijakan tersebut sudah memiliki banyak celah yang dapat membuka ruang penyimpangan, terutama karena melibatkan rantai distribusi yang panjang dari pusat hingga penerima manfaat.
Menurutnya, keberadaan banyak pihak dalam proses penyaluran—mulai dari pengadaan, dapur umum, hingga distribusi ke sekolah—meningkatkan risiko kebocoran anggaran. Semakin panjang alur distribusi, kata dia, semakin besar peluang terjadinya ketidakefisienan maupun potensi korupsi.
Esther mengusulkan agar skema MBG diubah menjadi sistem transfer dana langsung ke sekolah, tanpa melalui pembangunan dapur umum.
“Pembangunan dapur membutuhkan investasi besar, sementara pengelolaan berlapis dalam rantai pasok justru membuat pengawasan lebih sulit dilakukan,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam usulan tersebut, dana dapat langsung ditransfer ke sekolah untuk kemudian digunakan melalui kantin atau sistem penyediaan makanan yang sudah ada. Dengan cara ini, proses dinilai lebih sederhana dan lebih mudah diaudit.
Ia juga menyinggung bahwa beberapa negara telah menerapkan pendekatan serupa dengan memanfaatkan kantin sekolah atau sistem voucher, sehingga kontrol terhadap kualitas dan penggunaan anggaran lebih terukur.
Menurutnya, skema transfer langsung akan lebih memudahkan pelacakan penerima manfaat. Penggunaan anggaran juga bisa diaudit secara lebih mendalam, termasuk memastikan kecukupan gizi yang diberikan kepada siswa.
Selain itu, keterlibatan komite sekolah dapat dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan di tingkat lokal, sehingga tidak seluruh proses bergantung pada sistem distribusi terpusat.
Esther juga menilai bahwa dampak MBG tidak bisa langsung terlihat dalam waktu singkat. Perbaikan status gizi anak, menurutnya, membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan hanya akan tercapai jika implementasi program berjalan tepat.
Namun, ia mempertanyakan efektivitas program jika pelaksanaan tidak optimal, karena dalam kondisi tersebut manfaat yang diharapkan bisa tidak tercapai secara maksimal.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali arah kebijakan anggaran negara, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal. Menurutnya, sebagian anggaran yang digunakan untuk MBG dapat dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih produktif dan berdampak jangka panjang, seperti pendidikan, penguatan keterampilan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Ia menilai investasi di sektor tersebut dapat menciptakan efek berantai, mulai dari peningkatan konektivitas, pertumbuhan perdagangan antarwilayah, hingga pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.
Ia juga menyoroti pentingnya investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri, termasuk kolaborasi dengan kampus dan sektor swasta.
Esther menegaskan bahwa dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, jika anggaran tidak terbatas, program berbasis distribusi langsung tentu bisa berjalan lebih luas, namun realitas fiskal saat ini menuntut efisiensi.
Ia juga menyinggung bahwa program berbasis komunitas seperti posyandu sebenarnya sudah berjalan baik dan dapat menjadi model penguatan layanan dasar, termasuk dalam pemenuhan gizi anak.
Menurutnya, pendekatan berbasis pemberian makanan langsung tidak selalu menjadi solusi paling efektif, dan alternatif seperti pemberian vitamin atau intervensi kesehatan dasar juga perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan daerah.
