JAKARTA – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Regional Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan tiga pesan penting kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono, agar pelaksanaan program semakin efektif, aman, dan berbasis bukti ilmiah.
Menurut Tjandra, sejumlah rencana pengembangan MBG yang telah disampaikan pemerintah perlu segera diwujudkan agar manfaat program semakin luas.
Ia menyebut perluasan sasaran penerima manfaat, termasuk bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sebagai langkah positif. Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas cakupan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta membuka peluang pemanfaatan fasilitas lain seperti dapur sekolah yang memenuhi standar sebagai pendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kita berharap agar rencana-rencana yang sudah dibicarakan ini memang akan diimplementasikan,” ujar Tjandra.
Di sisi lain, ia mencatat adanya perubahan kebijakan terkait pelaksanaan MBG yang tidak lagi diberikan pada hari libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut tampaknya telah mulai diterapkan di sejumlah daerah.
Meski demikian, Tjandra mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus segera dibenahi dalam pelaksanaan program. Ia menyinggung laporan dugaan keracunan makanan di Kabupaten Garut yang muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.
“Tentu kita harapkan akan ada lagi perbaikan tata kelola program MBG. Di sisi lain, kita lihat juga kenyataan bahwa pada 23 Juli 2026 dilaporkan ada keracunan makanan di Garut, yang kini sedang ditangani,” katanya.
Pesan pertama yang disampaikan Tjandra adalah menjadikan keamanan pangan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan Program MBG.
Menurutnya, kualitas gizi tidak akan memberikan manfaat apabila aspek keamanan makanan diabaikan. Karena itu, seluruh makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus dipastikan aman untuk dikonsumsi.
Ia mengutip publikasi WHO pada Juni 2026 yang menyebutkan makanan yang tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia.
“Prinsip utama bahwa makanan harus aman,” tegasnya.
Masukan kedua berkaitan dengan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan pangan atau from farm to plate.
Menurut Tjandra, pengendalian mutu tidak cukup hanya dilakukan di dapur MBG atau sekolah. Pengawasan harus dimulai sejak proses produksi bahan pangan di sektor pertanian maupun peternakan hingga makanan selesai dikonsumsi.
“Yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah, tetapi mulai dari pertanian atau peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh mata rantai tersebut harus berjalan sesuai standar agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga hingga diterima oleh para penerima manfaat.
Pesan terakhir menyangkut pentingnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis sejak awal pelaksanaan Program MBG. Tjandra mengusulkan dua pendekatan evaluasi. Pertama, melakukan survei kepuasan penerima manfaat dengan melibatkan siswa, orang tua, guru, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
Kedua, pemerintah perlu menyelenggarakan studi kohort jangka panjang untuk mengukur dampak MBG terhadap status kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas sumber daya manusia secara ilmiah.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan menghasilkan dasar yang lebih kuat bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
“Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud evidence-based public policy, yakni kebijakan publik yang disusun berdasarkan bukti ilmiah,” pungkasnya.
