JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai diposisikan sebagai salah satu pengungkit menuju swasembada protein nasional.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan, skala program MBG yang menjangkau masyarakat dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi pangan berprotein sekaligus mendorong permintaan terhadap produk peternakan dan pangan dalam negeri.
“Kalau swasembada protein itu kan kita sedang menuju ke sana, sehingga itu dapat dicapai salah satunya melalui MBG. Bagaimana sajian-sajian di MBG itu mempunyai protein yang tinggi,” kata Sarwo saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (18/8/2026).
Menurut Sarwo, peningkatan kandungan protein dalam menu MBG perlu berjalan beriringan dengan penguatan pasokan pangan nasional. Pemerintah harus memastikan bahan baku tersedia sehingga peningkatan kebutuhan akibat program tersebut tidak justru menimbulkan persoalan pasokan maupun harga.
Bapanas saat ini memberi perhatian pada 11 komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi atau kerbau, telur ayam, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, gula konsumsi, dan minyak goreng.
Ketersediaan komoditas tersebut dijaga melalui penguatan cadangan pangan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga di tengah potensi gangguan produksi pangan.
Sarwo mengatakan tantangan produksi pangan juga perlu diantisipasi dari sisi perubahan iklim, termasuk kemungkinan terjadinya El Nino.
Karena itu, penguatan cadangan pangan menjadi penting agar pasokan tetap terjaga ketika produksi mengalami gangguan.
Dalam tata kelola pangan nasional, Bapanas dan Kementerian Pertanian memiliki pembagian peran berbeda. Bapanas berfokus pada sisi hilir, sementara Kementerian Pertanian menangani aspek hulu produksi.
“Kalau di hulunya adalah Kementerian Pertanian. Jadi kalau contoh misalnya sapi, sapi itu sampai ke tempat pemotongan itu masih tanggung jawab dari Kementerian Pertanian, kaitan kesehatan. Nah nanti setelah dipotong jadi daging di pasar itu tanggung jawab kita,” jelas Sarwo.
Dengan pembagian tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahan pangan strategis tersedia secara merata sekaligus menjaga harga tetap stabil di pasar.
“Jadi kita pastikan semua 11 bahan pokok penting itu merata dan harganya stabil,” ujarnya.
Dorongan menuju swasembada pangan juga datang dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan seluruh komoditas strategis dari produksi dalam negeri.
Dari 11 komoditas yang menjadi sasaran, terdapat tiga komoditas yang dinilai masih membutuhkan penguatan produksi, yakni kedelai, daging sapi, dan susu.
“Kita akan mendorong, mengejar. Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu dan kedelai. Kami yakin kalau kita kolaborasi dan kompak, pasti ini bisa kita capai,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
Amran optimistis ketiga komoditas tersebut dapat dikejar dalam tiga hingga lima tahun mendatang melalui peningkatan produksi dan kolaborasi lintas sektor.
Di sisi lain, dia menyebut cadangan beras pemerintah hingga Agustus 2026 telah mencapai 5,25 juta ton. Pemerintah bahkan mulai membuka peluang ekspor beras ke Malaysia.
Pengiriman awal disebut mencapai 1.000 ton, dengan peluang pasar yang menurut Amran dapat berkembang hingga 200.000 ton bahkan 1 juta ton.
Amran menilai keberhasilan sektor pangan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan domestik. Peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi indikator penting.
Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) berada di level 127,84 pada Juli 2026, yang disebut sebagai capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Kinerja sektor pertanian, lanjut Amran, juga tercermin dari ekspor yang mencapai sekitar Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Menurut dia, kondisi tersebut memberikan nilai tambah sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai salah satu kebijakan untuk mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia merdeka. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ini luar biasa, sektor pertanian mengalami kebangkitan,” ujar Amran.
Ia menegaskan pencapaian tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurut Amran, agenda swasembada pangan merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah yang harus dikerjakan bersama, mulai dari aparat keamanan hingga pemerintah daerah.
Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi. Jika pasokan bahan pangan domestik mampu mengimbangi kebutuhan program, MBG berpotensi menjadi salah satu penggerak permintaan produk pangan lokal sekaligus memperkuat ekosistem produksi protein nasional.
