Paris – Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat atau lockdown di seluruh negeri demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) semakin memburuk.
Kasus virus corona terus melonjak hingga menjadikan Prancis sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak ketujuh di dunia. Per Selasa (17/3), Prancis tercatat memiliki 6.633 kasus Covid-19 dengan 148 kematian.
Macron pada Senin (16/3) waktu setempat, memerintahkan seluruh masyarakat Prancis untuk berdiam diri di rumah selama 15 hari ke depan. Pemerintah, paparnya, hanya mengizinkan perjalanan bagi warga dengan alasan penting dan darurat.
Dalam pidato selama 20 menit yang disiarkan secara nasional, Macron menuturkan pemerintah Prancis “harus melarang pergerakan warga selama setidaknya 15 hari” dan meminimalisir kontak antara sesama masyarakat sebisa mungkin.
Menurut Macron setiap pelanggaran terhadap aturan baru ini akan dikenakan sanksi. Setiap orang di Prancis yang kedapatan berada di luar tempat tinggal mereka harus bisa membuktikan alasan mereka bepergian kepada pihak berwenang.
“Hanya perjalanan yang diperlukan seperti belanja kebutuhan, perjalanan menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dan perjalanan menuju kantor jika memang bekerja di rumah tidak memungkinkan,” kata Macron seperti dikutip dari AFP, Selasa (17/3).
Sedikitnya 100 ribu aparat keamanan dikerahkan ke seluruh negeri untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap pelanggar dilaporkan akan dikenai sanksi dan denda sebesar 135 euro atau sekitar Rp2,2 juta.
Macron menegaskan peraturan baru ini juga melarang setiap perkumpulan massa termasuk bersama keluarga dan teman.
Sebelumnya, Prancis telah lebih dulu menutup bar-bar, restoran, dan bioskop. Pemerintah juga telah meliburkan sekolah dan universitas.
Macron menegaskan pengetatan pembatasan pergerakan ini diterapkan setelah masyarakat mengabaikan aturan sebelumnya.
“Bahkan ketika petugas medis memperingatkan tentang gawatnya situasi, kami melihat orang-orang masih berkumpul di taman dan pasar yang ramai, restoran dan bar juga tidak menghormati perintah penutupan,” kata Macron.
“Seolah-olah hidup tidak berubah,” ujarnya. Kata dia, perilaku acuh tak acuh seperti ini hanya membuat nyawa orang lain dalam bahaya.
Pemerintah Prancis juga memutuskan menunda pemilihan daerah yang semula berlangsung pekan ini menjadi pada 21 Juni mendatang.
Dia juga akan meminta parlemen untuk menyetujui undang-undang yang bisa memberikan kabinet pemerintahannya menerapkan dekrit “di daerah yang diperlukan untuk menangani krisis” Covid-19 ini.(FER)
