New Delhi – Pemerintah India mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kewarganegaraan, yang akan memberikan status kewarganegaraan bagi para migran dari semua agama besar di Asia Selatan, kecuali Islam. Bila RUU itu disahkan menjadi UU, dipastikan umat Muslim di India akan menjadi warga ilegal dan terancam dimasukkan penjara.
RUU didorong oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam RUU itu disebutkan India akan memberikan status kewarganegaraan terhadap pemeluk dari enam kelompok agama yang datang ke India dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan sebelum 31 Desember 2014. Agama tersebut yakni Hindu, Sikh, Kristen, Jain, Parsis dan Buddha.
Seorang anggota parlemen Muslim, Asaduddin Owaisi, merasa geram dengan RUU tersebut. Saat memberikan pidato di parlemen pada Senin (9/12), ia secara dramatis merobek salinan RUU tersebut.
“Kami menuju totaliterisme, sebuah negara fasis. Kami menjadikan India sebagai negara teokratis,” kata Owaisi, dilansir di The New York Times via laman Republika.co.id, Selasa (10/12/2019).
Pemerintah berdalih, hal itu bertujuan memberikan perlindungan kepada minoritas yang melarikan diri dari penganiayaan agama di negara-negara tersebut.
RUU ini telah disahkan di majelis rendah parlemen (Lok Sabha), Selasa dini hari waktu setempat setelah beberapa jam perdebatan. Selanjutnya, RUU ini akan memerlukan persetujuan di majelis tinggi parlemen (Rajya Sabha) untuk menjadi sebuah undang-undang.
RUU ini sempat ditunda selama masa jabatan sebelumnya karena tidak memiliki suara mayoritas di majelis tinggi parlemen. Namun, Modi tampaknya cukup optimis RUU ini bakal lolos di majelis tinggi mengingat menurut sebagian besar analis mereka memiliki cukup sekutu dari partai lain.
Dengan tidak menyebutkan agama Islam dalam RUU ini, langkah ini tentu membuat Muslim India terancam. Sebab, langkah itu dinilai akan memarginalisasi umat Islam. RUU Amandemen Kewarganegaraan ini dinilai sebagai langkah pertama partai berkuasa di India yang akan menjadikan 200 juta Muslim India sebagai warga kelas dua dan membuat banyak dari mereka tanpa kewarganegaraan. Muslim India adalah salah satu populasi Muslim terbesar di dunia.
Para kritikus RUU itu menyatakan, RUU ini sebagai bagian dari kampanye mengidentifikasi dan mendeportasi Muslim yang telah tinggal di India selama bertahun-tahun. Ia menjabarkan jalur menuju kewarganegaraan India bagi para migran dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di India setidaknya selama lima tahun.
RUU ini berjalan seiring dengan program yang diperdebatkan yang telah dimulai di negara bagian timur laut India, Assam, tahun ini. Sekitar 33 juta penduduk di negara bagian itu harus membuktikan, dengan bukti dokumenter, bahwa mereka atau leluhur mereka adalah warga India.
Faktanya, sekitar dua juta orang atau banyak dari warga di sana adalah Muslim. Banyak dari mereka adalah penduduk seumur hidup India. Namun, mereka terancam ditinggalkan dari daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam setelah melewati tes kewarganegaraan tersebut.
Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, mengatakan akan memaksakan tes kewarganegaraan di Assam itu ke seluruh negeri. Ia berjanji melindungi orang-orang Hindu dan non-Muslim lainnya. Shah juga menyebut para migran ilegal dari Bangladesh sebagai ‘rayap’ dan Muslim adalah targetnya.
Langkah yang dilakukan pemerintahan Modi ini tidak lepas dari akar ideologi partainya yang melihat India sebagai negara Hindu. Sejak kemenangan besar BJP dalam pemilihan Mei lalu, pemerintahan Modi merayakan beberapa kemenangan untuk kalangan nasionalis Hindu.
.Di bawah kepemimpinan Modi, sentimen anti-Muslim menjadi lebih umum. Intimidasi dan serangan terhadap komunitas Muslim disebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kesalehan dan nasionalisme Hindu lah yang justru ditonjolkan ke permukaan.
