Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kapitalisme merupakan tantangan yang harus dilawan bersama karena bertentangan dengan Pancasila. Terutama mengenai aspek ekonomi dan politik.
Karena menurutnya, kekuatan kapital hingga saat ini sudah menguasai politik dan ekonomi Indonesia.
“Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya,” kata Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi virtual, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (18/5).
Menurut dia, Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam mengubah tata pergaulan hidup yang mengisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya.
Oleh karena itu, kata Hasto Kristiyanto, Indonesia harus kembali pada khitahnya atau landasan perjuangannya dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit.
“Orang Indonesia harus memiliki outward looking (pandangan luas),” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Hasto melihat yang menjadi skala prioritas saat ini adalah menjalankan praktik gotong royong guna memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas.
“Maka, konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas,” katanya dalam diskusi virtual bertema “Pancasila dalam Tindakan Politik”.
Dalam konteks itu, filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal.
“Jadi, bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal,” katanya.
Hasto menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal, Indonesia memiliki Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang harusnya direalisasikan.
“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang,” katanya menandaskan.
Ketika bicara Pancasila dalam tindakan, harusnya ada satu kata dan perbuatan dalam filsafat dan nilai Pancasila, yang terwujud dalam perbuatan politik.
“Bagi PDI Perjuangan, dalam konteks itu pula penguatan parpol sangat penting agar terjadinya konsolidasi demokrasi dalam spirit Pancasila supaya wajah ekonomi kita berkeadilan,” tutup Hasto.(FER)
